BERITA RIAU, POLITIK - Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat berpendapat pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan wewenang Kementerian Dalam Negeri. Djarot pribadi berpendapat bahwa tidak seluruh alumnus IPDN jelek hingga harus dibubarkan lembaganya.
"Itu urusannya Kemendagri. Tetapi kalau menurut saya tidak semua alumni IPDN itu jelek dan korup kok. Banyak juga lulusan IPDN yang jadi pejabat," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).
Djarot berpendapat bahwa oknum-oknum IPDN tidak boleh membuat masyarakat menghakimi lembaga IPDN sendiri. Dia percaya bahwa masih banyak sekali lulusan IPDN yang berkualitas dan dibutuhkan dalam pemerintahan.
"Jadi prinsipnya sebaiknya kita tangkap tikusnya, jangan bakar rumahnya. Kalau ada alumni universitas X melakukan korupsi, ketangkap dan masuk penjara, kan universitasnya enggak ikut dibubarkan," ujar Djarot.
Pembubaran IPDN memang disarankan sebelumnya oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Basuki mengaku mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015).
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja, Pak.' 'Untuk apa ada sekolah IPDN?' saya bilang. Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tes-nya, lulusnya gimana, itu hanya pembekalan korps," kata Basuki.
Menurut dia, untuk menghasilkan pegawai negeri sipil (PNS) yang baik dan potensial, pemerintah tidak harus menggembleng ala militer di IPDN. Bahkan, dia melanjutkan, perusahaan swasta dan TNI/Polri mampu menyediakan PNS yang baik. (dow/tbp)
No comments:
Post a Comment