Gunakan Calo untuk Proyek Publikasi, Ketua KPU Dumai Dilaporkan ke Polisi

BERITA RIAU, DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai berencana akan melelang pekerjaan untuk publikasi kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode 2016-2021 kepada pihak ketiga. Namun dasar dari pelelangan itu dan spesifikasinya KPU Dumai sendiri hingga saat ini belum diinformasikan. 

Direncanakan, KPU sudah menunjuk beberapa media untuk publikasi seperti media cetak, media televisi dan radio. Namun pada pertemuan bersama media beberapa waktu yang lalu Ketua KPU Darwis mengatakan belum ada menunjuk satupun media untuk publikasi resmi pada tanggal 20 November sampai 5 Desember 2015 itu. 

Tapi belakangan KPU menyebutkan kepada media pekerjaan jasa publikasi itu akan ditenderkan atau mungkin juga Penunjukan Langsung (PL). Perkembangan terakhir KPU malah akan menunjuk calo selaku Event Organiser (EO) atau agen untuk menyalurkan pekerjaan itu kepada media. 

Dikarenakan ada indikasi permainan dari KPU Dumai, perwakilan media berencana akan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum. Mengingat pihak KPU Kota Dumai sendiri terkesan tidak transparan dalam penggunaan anggaran pada hetal Pilkada Kota Dumai tahun ini. 

"Kita akan laporkan kecurangan KPU Dumai ke aparat penegak hukum. Apa dasarnya KPU Dumai menunjuk EO atau agen untuk menyalurkan jasa publikasi itu kepada media. Saya dengar EO atau agen tersebut bukan dari media," kata Ricky Hutagalung, seorang wartawan di Dumai, Ahad (11/10/15). 

"Mana mengerti mereka pekerjaan bidang publikasi. Ini sengaja dibuat kacau oleh KPU, karena jika melalui satu EO atau agen dia bisa nego berapa fee untuk KPU, namun jika ini diecer ke masing-masing media sulit untuk melakukan nego kebanyak orang," tambah Ricky Hutagalung. 

Ricky mengatakan, KPU Dumai sengaja mengulur waktu, beberapa kali media meminta agar ini didudukkan kembali setelah pertemuan beberapa waktu yang lalu, namun Ketua KPU Dumai seolah-olah menghindar. Tentu saja ini ada unsur kesengajaan dalam penggunaan anggaran publikasi. 

"Kita sudah tanyakan kepada Ketua KPU Dumai, Darwis agar segera melakukan pertemuan kembali setelah pertemuan beberapa waktu yang lalu, tapi nampaknya dia sengaja menghindar. Kalau saya melihat dia tak mampu memimpin KPU, itu baru hal yang kecil namun memakan waktu berbulan-bulan untuk mengambil kebijakan, apalagi menjalankan sebuah helat demokrasi. Jadi saya rasa pilkada Dumai terancam gagal, "jelasnya. 

Tidak hanya itu, kata Ricky, KPU Dumai juga terindikasi melakukan penyelewengan dana pilkada Dumai, salah satu contoh pengadaan spanduk pasangan calon. Karena bahan atau kain spanduk dibeli dengan bahan yang murah dan ukurannya juga tidak standar yang telah ditentukan. 

"Jadi, karena anggaran di KPU ini cukup besar, kita minta aparat dari Kepolisian, Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK untuk mengawasi pelaksanaan pilkada khususnya KPU Dumai, "katanya. 

Sebagaimana diketahui, Ricky Hutagalung sudah terbukti membuat beberapa orang pejabat di DPRD Dumai yang saat ini masih dalam masa tahanan dikarenakan laporannya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Dumai terkait penyelewengan dana pengadaan bacaan koran di lembaga tersebut. 

"Saya tidak main-main, kalau ada indikasi penyelewengan anggaran baik anggaran publikasi, dan anggaran lainnya saya yang akan melaporkan KPU Dumai ke lembaga negara penegakan hukum, "tegas Ricky berapi-api.(dow/rtm)

Rp.19,6 Miliar, Alokasi Anggaran Dana Hibah Pilkada Dumai

BERITA RIAU, DUMAI - Penjabat Wali Kota Dumai Riau Arlizman Agus menjamin dana hibah pelaksanaan pemilu kepala daerah sebesar Rp19,6 miliar telah disiapkan dan akan diakomodir dalam rancangan APBD Perubahan 2015.

Selain itu, dipastikan pelaksanaan Pilkada tidak akan terganggu dan tetap terlaksana sesuai jadwal karena pembahasan rancangan APBD perubahan terus digesa oleh DPRD  setempat.

"Pilkada adalah agenda prioritas, karena itu RAPBD Perubahan ditargetkan pekan ini sudah bisa disahkan," katanya kepada pers, Minggu.

Dia menyebutkan, pemerintah memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Desember 2015 dengan menyiapkan anggaran dana hibah untuk KPU Rp13 miliar, Panwas Rp2,6 miliar dan dana pengamanan Rp4 miliar.

Sebelumnya sempat dikuatirkan keterlambatan pengesahan RAPBD-P karena sejumlah kendala bisa menghambat penyelenggaraan pilkada yang dijadwalkan Desember 2015 depan.

Namun disampaikan dia, proses pembahasan RAPBD-P saat ini telah berjalan sesuai jadwal karena sudah memasuki tahap penyampaian nota keuangan dari pemerintah daerah ke DPRD.

"Diharapkan pembahasan terus digesa dan dapat disahkan paling lambat pekan ini agar sejumlah agenda dan program kerja tidak terkendala," harapnya.

Sedangkan terkait dana pengamanan Pilkada, lanjut dia, nantinya akan dipergunakan untuk kepolisian, TNI dan petugas perlindungan masyarakat yang menjaga tempat pemungutan suara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin mendesak pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang dapat menghambat pengesahan RAPBD-P, seperti pembayaran DPAL sebesar Rp18 miliar kepada pihak ketiga.

"Seharusnya pengesahan tidak perlu lama, tapi karena ada pergeseran angka akibat pemotongan dana bagi hasil dan sejumlah persoalan membuat pembahasan menjadi alot dan sempat tertunda," sebutnya.(dow/anr)

JPU Tuntut Dua Petinggi PT Pelindo 1 Dumai 20 Tahun Penjara

BERITA DUMAI, DUMAI - Dua petinggi PT Pelindo I Cabang Dumai Zainul Bahri (mantan General Manager) dan Hartono (Kepala Unit Galangan Kapal), Rabu (9/9/15) siang jalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. 

Kedua petingg PT Pelindo ini, disidangkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi pada perbaikan docking kapal di PT Pelindo. 

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai, Hendarsyah YP SH MH. Perbuatan melawan hukum terdakwa Ir Zainul Bahri, mantan General Manager PT Pelindo I Cabang Dumai dan Hartono, Kepala Unit Galangan Kapal Pelindo I Medan itu, terjadi pada tahun 2011 lalu. Ketika pelaksanaan perbaikan atau pergantian mesin induk kanan Kapal Tunda Bayu II yang diterima dari GM PT Pelindo I Cabang Dumai melalui kontrak kerjasama pelaksaan," ujar JPU.

Selanjutnya, atas kontrak kerjasama perbaikan atau pergantian mesin tersebut. Terdakwa Zainul dan Hartono, mensubkontrakan kontrak tersebut kepada PT Citra Pola Niaga Nusantara (PT CPNN), dengan memberikan uang muka sebesar 30 persen ke PT CPNN, padahal mesin pengganti tidak sesuai spesifikasi. Bahkan, mesin yang diganti itu tidak dapat dimanfaatkan oleh Kapal Tunda Bayu I. 

Akibat perbuatan kedua petinggi PT Pelindo ini, negara dirugikan sebesar Rp1,7 miliar lebih, yang berasal dari proyek perbaikan yang tidak optimal," terang JPU. 

Atas perbuatannya, kedua terdakwa ini dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Usai dakwaan kedua terdakwa dibacakan. Selanjutnya majelis hakim yanh diketuai H AS Pudjoharsoyo SH MH didampingi Editrial SH dan Yanuar SH, menunda sidang hingga pekan depan. Dengan agenda bantahan (esepsi) dakwaan yang diajukan kedua terdakwa. (dow/rtm)

DKP Dumai Lakukan Pembinaan 53 Kelompok Budidaya Ikan

BERITA RIAU, DUMAI - Dinas Kelautan Perikanan Kota Dumai Provinsi Riau kini telah membina sebanyak 53 kelompok pembudidaya ikan dan udang dengan tujuh tenaga pendamping atau penyuluh.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Dumai Christian mengatakan, di Dumai, Selasa, mengatakan setiap satu kelompok budidaya beranggotakan 10 orang, terdiri dari 40 kelompok budidaya ikan air tawar, lima air payau dan delapan kelompok pengolahan dan pemasaran.

"Dari berbagai budidaya ikan ini, yang paling signifikant menghasilkan produksi adalah ikan bandeng dan udang windu," katanya.

Dia menambahkan, statistik 2014 lalu mencatat bahwa aktivitas budidaya ikan air tawar menghasilkan produksi sebanyak 128,41 ton dengan 7 jenis ikan, dan 5 jenis Budidaya air payau 21,20 ton.

Dijelaskan dia, berbagai kegiatan pengusahaan budidaya ini dilakukan di atas lahan seluas 225 hektar untuk budidaya air tawar, air payau 2.300 hektar, ditambah tambak percontohan 12 hektar dan perairan umum sepanjang 222 kilometer.

"Tujuh tenaga penyuluh ditugaskan di tujuh kecamatan dan memberikan sosialisasi, pembinaan dan keterampilan secara intensif serta memotivasi pembudidaya agar bisa beralih ke teknologi tinggi," terangnya.

Diakuinya dalam upaya pengembangan budidaya ikan terkendala keterbatasan anggaran daerah untuk bantuan benih dan sarana pendukung lain yang dibutuhkan sesuai kemajuan Teknologi.

Selain itu, kegiatan budidaya yang dilakukan masyarakat hanya memanfaatkan kolam tadah hujan sehingga ketika kemarau akan mengalami kesulitan dalam usaha.

"Persoalan lainnya, kekurangan modal usaha dan pembudidaya menjadikan kegiatan ini sekedar sampingan dan tidak fokus sehingga hasilnya sulit untuk ditingkatkan," ungkapnya.

Hasil Budidaya ikan berkontribusi sekitar 500 kilogram per hari untuk konsumsi ikan masyarakat setempat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan 4 ton tiap hari harus didatangkan dari daerah pemasok.

Diketahui, DKP Dumai pada 2015 in juga sudah merealisasikan 300 ribu ekor benih ikan bagi masyarakat pembudi daya ikan yang diusahakan oleh unit pelayanan teknis balai benih ikan (BBI) pemerintah setempat.(ary)

Lesunya Ekonomi, Masyarakat Cenderung Meminjam Dana ke Rentenir

BERITA RIAU, DUMAI - Beberapa hari belakangan ini kondisi ekonomi masyarakat melesu dan desakan kebutuhan hidup semakin meningkat saja, dari hari ke hari terlihat makin ramai warga Kota Dumai yang terjerat utang kepada rentenir. Kondisi itu memunculkan keprihatinan dan sekaligus kekhawatiran. 

Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan, warga yang terjerat hutang berbunga tinggi terlihat hidupnya tidak nyaman, penuh kegelisahan. Bahkan, dicekam rasa takut karena diburu-buru para rentenir untuk menagih hutang yang mereka pinjam selama ini. 

"Tetangga saya ada yang takut pulang ke rumahnya, karena selalu di kejar penagih hutang. Dia terpaksa berutang ke rentenir karena desakan kebutuhan hidup yang mengalami peningkatan cukup tajam selama beberapa hari belakangan ini," kata Yusnaidi, warga Dumai Timur. 

Warga lain juga menyebutkan, ada warga yang kabur dari Dumai karena diancam para rentenir akan dilaporkan ke polisi. Begitu pula tak sedikit warga Dumai yang dicegat di jalanan oleh penagih utang, karena berupaya menghindar akibat belum mampu bayar utang berserta bunganya. 

Sedangkan dalam masalah ini, Amrizal menyampaikan keprihatinnya. Menurutnya, jumlah warga yang kurang mampu di daerah ini makin banyak. Karena keperluan hidup, banyak warga yang berhutang ke pemilik modal dengan bunga yang cukup tinggi. 

"Setelah berhutang, mereka kewalahan membayar hutangnya. Apalagi, ditambah dengan bunga yang tinggi dan denda karena telat bayar hutang," ujar Direktur PT Madina Tour and Travel saat berbincang-bincang dengan sejumlah awak media di Kota Dumai, Senin (24/8/15). 

Mantan anggota DPRD Dumai ini juga menyampaikan kekhawatirannya. Dia berharap berbagai komponen, terutama pemerintah daerah, wakil rakyat, Badan Amil Zakat (BAZ) serta lembaga ekonomi syariah lainnya untuk segera mencarikan solusi agar tidak makin ramai warga yang tercekik utang. 

Ustadz yang tergabung dalam Persatuan Mubaligh Dumai (PMD) ini juga berharap agar program-program pengentasan kemiskinan terus dikembangkan, program ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal-seperti dana UEK-SP ditingkatkan dan dilaksanakan tepat sasaran. 

Sementara pejabat berwewenang di bidang koperasi diharapkannya agar benar-benar teliti dalam memberikan izin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut. Tujuannya adalah, supaya tidak diselewengkan bagi pihak rentenir untuk mencari legalitas usahanya. 

"Pokoknya, persoalan ini harus segera di kaji dan dicarikan solusinya, supaya ke depan tidak menghasilkan masyarakat yang sengsara. Kejadian ini cukup pelik sebenarnya, karena kondisi ekonomi masyarakat kita sedang lesu-lesunya sekarang ini," ucap dia.(dow/rtc)

Pimpinan SKPD Kosong, Pj Walikota Dumai Diminta Segera Carikan Pengganti

DUMAI, RIAUCITIZEN.COM - Beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai banyak yang mengalami kekosongan. Oleh karena itu, Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, untuk bisa melakukan pengisian terhadap kekosongan itu. 

Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai, Ahmad Khadafi meminta pejabat Walikota Dumai, Arlizman Agus untuk mempercepat dilakukannya pemilihan pejabat defenitif dalam rangka mengisi kekosongan dan memaksimalkan program kerja pemerintah. 

"Kita harap cepat dipilih yang baru, karena tidak bisa selamanya Plt mengisi kekosongan tersebut. Apalagi sekarang ini terdapat lima jabatan yang kosong dan perlu untuk segera di isi. Karena ini menyangkut kemaksimalan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan programnya," katanya, Sabtu (22/8/15). 

Dijelaskan Ahkmad Khadafi, penetapan pejabat defenitif hal tersebut perlu dilakukan mengingat terbatasnya wewenang seorang yang menjabat Pelaksana tugas (Plt). Sebab, menurutnya, tidak semua Plt memiliki wewenang penuh dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan dalam menjalan program. 

Kemudian menyangkut pejabat yang masuk masa pensiun secara otomatis jabatan yang di embannya mengalami ke kosongan, sehingga ini harus dilakukan pengisian pejabat yang definitif. "Ini harus mendapat perhatian serius dari Pj Walikota Dumai untuk mengisi jabatan kosong," katanya. 

Data tambahan, pejabat yang kosong diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Badan Pelayanan KB dan Perlindungan Anak, Sekretaris DPRD Dumai, Kepala UPT Pengujian Kendaraan dan yang terakhir Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kota Dumai.(dow/rtc)

Tebus Obat Harus Bayar, BPJS dan RSUD Dumai Saling Lempar Kesalahan

RiauCitizen.com, Dumai - Kalangan masyarakat yang sudah menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini harus rela membayar obat-obatan ketika berobat di rumah sakit mitra instansi jaminan sosial tersebut. 

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Dumai Asrul Lukman, menegaskan bahwa segala tindakan medis kepada peserta BPJS Kesehatan tidak bayar. Jika terbukti melakukan pungutan kepada peserta BPJS Kesehatan, Klinik maupun rumah sakit akan diberi sanksi. 

"Segala pelayanan medis bagi peserta BPJS Kesehatan gratis, termasuk obat. Bagi rumah sakit maupun klinik yang sudah menjadi mitra kita dan ketahuan memungut uang kepada peserta, maka kita berikan sanksi," tegas Asrul Lukman, beberapa waktu lalu. 

Penegasan mengejutkan datang dari Direktur RSUD Kota Dumai Syaiful. Dirinya meminta BPJS Kesehatan mensosialisasikan hak dan kewajiban peserta terkait tanggungan obat dalam perawatan intensif. Selain itu, diharapkan juga pihak pemberi jaminan kesehatan ini untuk transparan. 

"Harus transparanlah, jangan gara-gara ini kami terus disalahkan masyarakat. Kepada peserta BPJS Kesehatan supaya memahami prosedur dan ketentuan lain yang berlaku sesuai UU nomor 24 tahun 2011. Kepada pihak asuransi maupun BPJS Kesehatan agar memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban peserta terkait obatan yang ditanggung untuk menghindari keluhan dari masyarakat," kata Direktur RSUD Dumai Syaiful kepada wartawan, pekan kemarin. 

Menurutnya, pelayanan rumah sakit kerap dikeluhkan masyarakat peserta jaminan kesehatan karena obat yang didapat jauh berbeda dibanding pasien dengan jalur umum.Sebab, pasien dengan BPJS Kesehatan sering menebus resep obat dokter dengan cara membeli diluar apotek RSUD atau harus mengeluarkan biaya tambahan. 

"Bagi pasien dari BPJS Kesehatan hanya ditanggung obat yang bersifat generik, sedangkan untuk obat kategori paten tentu saja harus membeli diluar dengan biaya sendiri," jelasnya. 

Jenis obat yang bersifat generik, lanjut dia, seperti Parasetamol, Antalgin, Amoksisilin, Asam Mefenamat serta lainnya yang mudah didapati di apotek dan sudah berstandar nasional. 

Pihak rumah sakit sejauh ini juga terus memberikan informasi dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban peserta jaminan kesehatan dengan cara menempeli pengumuman di beberapa tempat agar masyarakat bisa memahami ketentuan. 

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Paisal menyebutkan, kepesertaan BPJS Kesehatan di kota pelabuhan kini sudah mencapai sekitar 60 ribu jiwa dan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk mendukung program berobat gratis tersebut. "Serapan anggaran sudah lebih dari separuh, dan anggaran ini diperuntukkan juga bagi program jaminan kesehatan kota," ujarnya. 

Munculnya persoalan ini anda peserta BPJS Kesehatan jangan berharap semua pelayanan medis gratis. Tak jarang justru wajib merogoh kocek hingga ratusan ribu rupiah. Lantaran tak memiliki uang sebesar itu, pasien penderita penyakit batu ginjal tersebut urung menebus obat. 

Jonsia (55), warga Kelurahan Telukbinjai Dumai yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri kecewa ketika dirujuk klinik Tunas Muda Medika Jalan Merdeka Dumai ke Poliklinik Bedah di RSUD Dumai, Rabu (19/8) kemarin. 

Setelah dokter spesialis Bedah melakukan pemeriksaan berkas tanpa diagnosa dan pemeriksaan pasien, karyawan swasta tersebut diberi resep, ternyata di apotik RSUD Dumai disuruh menebus obat seharga Rp 4.40 ribu rupiah. 

Karena Jonsia merasa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan tak bayar kalau berobat dia tak ada persiapan. Akhirnya bisa ditebak, empat jenis obat tambahan tak jadi ditebus. “Saya sangat kecewa, katanya segala pelayanan medis bagi peserta BPJS kesehatan tak bayar, tapi kenyetaaannya disuruh bayar,” keluhnya. 

Dijelaskan, Jonsia datang ke RSUD Dumai setelah dirujuk dari Klinik Muda Medika dengan surat pengantar tujuan piliklinik Bedah. Setelah mendaftar di loket 1 BPJS Kesehatan di RSUD Dumai, Jonsia kemudian diarahkan mendaftar di loket II. 

Dari situ diarahkan perawat untuk membawa berkas ke Piliklinik Bedah. Setelah lumayan lama, seorang perawat memanggil agar masuk ke dalam, lalu menghadap dr Nursal Hasbi SpB. 

Tak ada pemeriksaan dokter, hanya saja berkas dan hasil USG yang sudah ada dalam berkas diperiksa. “Ini kasus batu ginjal juga,” kata Jonsia kepada KR mengutip pembicaraan dr Nursal Hasbi kepada perawat yang mendampinginya. 

Tak lama berselang, dr Nursal menulis resep dua lembar untuk dibawa apotik RSUD Dumai. Setelah resep diperiksa, petugas apotik menyurus si pasien menyerahkan selembar ke Apotik di sebelahnya. “Obat ini tidak tanggungan BPJS Kesehatan silahkan ditebus di apotik sebelah,” kata seorang perempuan di apotik RSUD Dumai itu. 

Namun ternyata setelah resep tersebut diserahkan ke sebelah yang bertuliskan ‘apotik pelengkap’, seorang petugas apotik menjelaskan bahwa empat macam obat tambahan tersebut harus ditebus sebesar Rp 4.40 ribu. Mendengar itu, kata Jonsia, dia langsung lemas. Berhubungan tak tak ada persiapan, obat yang dimaksud pun tak jadi ditebus. “Saya sangat kecewa, sudahlah antre lama, bayar pula lagi obat,” sesalnya. 

Kata Jonsia, seorang pasien laki-laki paruh baya juga mengeluh di apotik karena harus merogoh kocek untuk membayar obat sebesar Rp 180 ribu rupiah. “Ada juga karyuawan perusahaan peserta BPJS Kesehatan membayar obat saat berobat di RSUD Dumai,” kata Jonsia.(dow/rtc)

Dugaan Undangan tanpa Teken, Pejabat Dumai tak Hadiri Upacara HUT Ke-70

RiauCitizen.com, Budaya - Meski upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-70 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2015 yang dipimpin Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, di Halaman Kantor Walikota Dumai, Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, barlangsung khidmat, tapi terlihat banyak bangku undangan di VIP kosong. 

Kuat dugaan banyaknya bangku kosong di VIP itu terkait ribuan undangan yang di sebar Pemerintah Kota Dumai tanpa ada yang menandatangani Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus maupun Sekretaris Kota Dumai Said Mustafa. Bahkan masalah undangan tanpa teken itu juga menjadi perbincangan tamu undangan di upacara tersebut. 

Tak hanya itu saja, Mantan Walikota Dumai, Khairul Anwar juga tidak nampak hadir dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi itu. Menurut informasi yang diterima, ketidak hadiran mantan orang nomor satu di Kota Dumai ini mengenai kondisi kesehatan yang belum sehat sehingga tidak memungkinkan untuk bisa hadir. 

Sedangkan mantan petinggi Kota Dumai sudi menghadiri acara momentum nasional ini diantaranya, Mantan Walikota Dumai Zulkifli As dan Mantan Wakil Walikota Dumai Agus Widayat. Selain mantan pejabat, pada kesempatan itu hadir sejumlah pejabat daerah, Forkompinda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Dumai. 

Beberapa pejabat yang berhasil ditemui dan dimintai tanggapannya mengatakan, jangan mempersoalkan masalah tidak ada yang meneken. Menurutnya, kemungkinan panitia penyelenggara kurang teliti dalam konsep undangan itu. Yang jelas, upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-70 RI berlangsung tertib dan khidmat. 

"Gak usaha dibesar-besarkan masalah undangan tanpa teken itu. Cukup sekali ini saja kesalahan administrasi terjadi, kedepan jangan sampai terulang kembali. Sebab, undangan resmi ini menyakut kegiatan tahunan dan momen nasional. Kalau terulang kembali bisa kacau," cetus pejabat eselon III ini yang enggan namanya disebutkan.

Sementara Penjabat Walikota Dumai Arlizman Agus, menyampaikan sambutan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, yang menyebut tema, ayo kerja, gerakan nasional, ayo kerja untuk membangun Indonesia merdeka. 

Tema ini mengajak semua pihak untuk bekerja, saling bergotong royong dan bahu membahu dengan semangat persatuan untuk membangun negara tercinta, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Lahirnya gerakan ayo kerja dijadikan pemicu pemerintah dan masyarakat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Gerakan nasional ayo kerja, merupakan gerakan revolusi praktis, dari cara berfikir. 

Revolusi pola pikir dan revolusi mental bagi masyarakat luas dan penyelenggara negara, agar memiliki tanggung jawab moral membangun konstitusional untuk bekerja jujur melayani rakyat sebaik-baiknya. 

Pada tanggal 9 Agustus yang lalu, dirayakan hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-58 dan 17 Agustus memperingati HUT RI ke-70, dua momen penting ini memiliki kesamaan, kebebasan dan kemerdekaan. Merdeka dan bebas dari segala bentuk penjajahan bangsa asing, bebas dari keterbelakangan kemiskinan dan membangun negeri tanpa campur tangan bangsa lain. (dow/rtc)

Wawako Dumai Agus Widayat Serahkan Hadiah Festval Lampu Colok

RiauCitizen.com, Budaya - Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pariwisata mengumumkan pemenang lampu colok dan mobil hias pawai takbir dalam rangkaian menyemarakan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. 

Pengumuman pemenang itu dipusatkan di Gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung, Selasa (4/8/15) dan secara langsung hadiah kepada pemenang dua lomba itu diserahkan oleh Wakil Walikota Dumai Agus Widayat bersama Plt Kadisparbudpora Dumai, serta pejabat lainnya. 

Hasil keputusan Juara pada perlombaan tersebut ialah merupakan keputusan mutlak yang tak dapat diganggu gugat, sehingga hasil ataupun peserta yang keluar sebagai pemenang pada perlombaan tersebut diyakini ialah memang peserta terbaik dengan kreatifitas tinggi. 

Sesuai pengumuman pemenang lomba, Juara Hiburan 1 dimenangkan oleh Kelurahan Mundam, Juara Hiburan 2 dimenangkan oleh Kelurahan Jaya Mukti, Juara Hiburan 3 dimenangkan oleh Kelurahan Mundam, Juara Hiburan 4 dimenangkan oleh Kelurahan Pangkalan Sesai, sementara Juara Hiburan 5 dimenangkan oleh Kelurahan Pangkalan Sesai. 

Untuk pemenang lomba Lampu Colok, Harapan 3 dimenangkan oleh Kelurahan Mundam, Harapan 2 dimenangkan oleh Kelurahan Tanjung Palas, Harapan 1 dimenangkan oleh Kelurahan Jaya Mukti. Juara 3 diraih oleh Kelurahan Jaya Mukti, Juara 2 diraih oleh Kelurahan Pangkalan Sesai, dan Juara 1 berhasil diraih oleh Kelurahan Teluk Makmur. 

Sementara pemenang Mobil Hias dalam rangka pawai takbir Hari Raya Idul Fitri 1436H yang diikuti oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemko Dumai dimenangkan dan diraih oleh; Harapan 3 dimenangkan oleh Kantor Pelayanan Pasar, Harapan 2 dimenangkan oleh BPTPM Kota Dumai, Harapan 1 dimenangkan oleh Kecamatan Dumai Barat. 

Sementara Juara 3 berhasil diraih oleh Dinas Sosial, Juara 2 diraih oleh Dinas PU, dan Juara 1 diraih oleh BPBD Kota Dumai. Para pemenang yang diumumkan itupun langsung mengambil tempat untuk menerima hadiah dari pihak penyelenggara. Hadiahnyapun jumlahnya cukup menggiurkan. 

Wakil Walikota Dumai H.Agus Widayat yang dalam hal ini secara langsung memberikan hadiah pemenang mengucapkan selamat. Ia berhatap agar anak-anak muda seperti para pemenang dapat terus meningkatkan dan mengasah kemampuan serta kreatifitasnya menjadi lebih bagus lagi dalam memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1436 H. 

"Selamat saya ucapkan pada seluruh pemenang perlombaan lampu colok dan mobil hias, selain mampu menambah semaraknya malam-malam Ramadhan, hal itu juga hal penting adanya hldan harus terus menerus diteruskan adanya dengan menambah kreatifitas pemuda Kota Dumai," pungkasnya.(dow/rtc)

Kurangi Angka Pengangguran, Wawako Dumai : Perusahaan Wajib Taati Perda Naker

RiauCitizen.com, Hukum - Wakil Walikota Dumai Agus Widayat menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di daerah ini untuk taat dan menjunjung tinggi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, hal ini dalam rangka upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran. 

"Dalam Perda Nomor 10 tahun 2004 tersebut diatur tentang rekrutmen tenaga kerja yang mensyaratkan perusahaan harus menggunakan perbandingan 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen boleh diambil dari luar daerah sebagai tenaga ahli," kata Agus Widayat, Sabtu (1/8/15). 

Menurut balon Walikota Dumai yang berpasangan dengan Maman Supriadi ini, Pemerintah Kota Dumai melalui instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat telah menandatangani MoU bidang ketenagakerjaan dengan seluruh perusahaan besar di kota Dumai. 

"Diantara isi MoU-nya adalah perusahaan harus melibatkan Disnakertrans dalam proses penerimaan tenaga kerja baru. Mereka juga diwajibkan melaporkan jumlah tenaga kerja yang sudah bekerja dan kebutuhan tenaga kerja baru. Jangan sampai Perda ini tidak ditaat sebagai mana tertuang dari MoU," paparnya. 

Dikatakan Agus Widayat, MoU tersebut dijadikan alat kontrol pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan Perda Nomor 10 Tahun 2004. Karena itu, diharapkan semua perusahaan bisa mematuhi kesepakatan yang tertuang dalam MoU. 

"Padahal langkah yang ada di MoU itu sudah jelas. Misi pemerintah daerah tidak lain yaitu dalam rangka pengentasan angka pengangguran. Kalau MoU itu tidak terlaksana dengan baik, bagaimana angka pengangguran di Kota Dumai bisa berkurang sebagaimana diharapkan bersama," harapnya. 

Secara terpisah, Kepala Disnakertrans Dumai, Amiruddin mengaku terus mengawasi perusahaan agar taat terhadap Perda 10 Tahun 2004 tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan pengecekan ke sejumlah perusahaan untuk mengontrol tenaga kerja yang dipekerjakannya. 

"Jika terbukti ada perusahaan yang tidak taat dengan Perda 10/2004 akan kita berikan teguran. Sebab, kita dari Pemko Dumai sudah jelas dalam MoU itu. Kami harapkan kesadaran seluruh perusahaan untuk jujur dalam memberikan pekerjaan bagi masyarakat tempatan maupun yang didatangkan dari luar daerah," tegasnya.

Amiruddin mengatakan sebelumnya Disnakertrans sudah mensosialisasikan Perda 10 Tahun 2004 melalui kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan. Rata-rata perusahaan menyambut baik Perda tersebut, dan seluruh perusahaan juga tetap akan menjunjung tinggi hasil MoU tersebut.(dow/rtc)

Akibat Mabuk, Pria Dumai ini Dihajar Massa Hingga Tewas

RiauCitizen.com, Hukum -  Aksi main hakim sendiri oleh masyarakat terjadi di wilayah hukum Polsek Dumai Barat. Seorang pria yang diduga sedang mabuk, tewas dihajar massa tepatnya dihalaman kantor Security PT.Patra SK Jalan Dockyard, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Senin (27/7/15) dini hari. 

Kapolres Dumai AKBP Suwoyo,SH,SIK,M.Si, melalui Kapolsek Dumai Barat Kompol Sasli Rais,SH, berdasarkan keterangan sementara yang diterima dari beberapa saksi mata, sekitar pukul 23.30 WIB, korban awalnya terlihat di Simpang empat antara jalan Dockyard dengan Jalan Wan Amir, berteriak dan menantang serta melempari para pengendara yang melintas.

"Diduga korban sedang mabuk, dan tidak terkontrol, semua orang yang melintas diteriakin dan dilempari olehnya, bahkan ada kendaraan roda empat mengalami kerusakan cukup parah akibat dilempar, sehingga para pengendara yang menjadi korban pelemparan menjadi marah dan mengamuk," tuturnya. 

Tambahnya lagi, korban langsung di kerumuni dan dikepung warga yang marah, melihat massa yang ramai, korban langsung membuka bajunya dan lari ke semak belukar untuk menyelamatkan diri, sekitar setengah jam sembunyi, korban yang mengira massa sudah membubarkan diri, dan suasana sudah aman, kemudian keluar dari persembunyianya, namun naas sebagian massa masih menunggunya. 

"Masyarakat yang marah melihat pelaku langsung menghalaunya dan menghajar. Puluhan masyarakat yang sudah mengepung, panik lihat massa yang marah, korban melarikan diri ke arah kantor Security PT. Patra SK, dengan maksud untuk mencari pertolongan, dan akhirnya korban terpojok karena petugas jaga sedang patroli," jelas Kompol Sasli. 

Sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, korban yang terkepung tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dirinya langsung menerima bogem mentah dari masyarakat yang memang marah padanya, setelah puas menghajar korban ditinggal oleh para pelaku. 

Pukul 02.30 WIB, personil Polsek Dumai Barat yang mendapatkan informasi langsung menuju ke TKP, dan menemukan korban terkapar bergelimangan darah, dengan kondisi kritis, seketika itu juga Polisi membawa korban ke RSUD Dumai guna mendapatkan perawatan medis. Namun, karena kondisi pria tadi sangat memperihatinkan, akhirnya nyawa pria tersebut sudah tak tertolong lagi. 

"Sebelum meninggal korban sempat menyebutkan bahwa namanya adalah Norman Manurung, dan tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur," tutur Kapolsek Dumai Barat. 

Sementara itu, untuk melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Polisi menurunkan Tim Identifikasi yang dipimpin Oleh kepala Urusan Identifikasi IPDA Rizal, dan hasil sementara yang didapat, korban dihajar dan dipukuli dengan benda tumpul oleh pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang. 

"Di tempat kejadian perkara, sama-sama kita lihat banyak bongkahan batu, kayu serta kaca pintu dan kantor pecah, ditemui juga meja serta kursi berantakan tidak sesuai dengan susunan awal, serta darah yang sudah mengering dilantai, diperkirakan korban terkepung dan terpojok sehingga tidak bisa menyelamatkan diri," jelasnya. 

Masih kata Kaur Identifikasi, untuk memastikan siapa para pelakunya, pihak berwajib telah membawa satu barang bukti, yakni tabung racun api, yang mana nantinya kita akan melakukan pemeriksaan sidik jari terhadap tabung tersebut. 

Pantauan di lapangan, kondisi korban yang sudah meninggal, terdapat 30 jahitan di bagian kepala, dengan kondisi tulang hidung patah, 10 jahitan dibagian lengan sebelah kiri, bagian dada terdapat luka lecet yang cukup parah, diduga korban sempat diseret oleh para pelaku, dan beberapa tulang rusuk bagian sebelah kiri patah, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB jenazah korban dimasukan ke dalam peti es oleh petugas kamat mayat. 

Dan kasus ini masih dalam penyelidikan dan ditangani oleh unit Reserse dan Kriminal Polsek Dumai Barat, serta hingga saat ini Polisi masih melakukan pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.(dow/rtc)

Maju Pilkada, Zulkifli As Resmi Daftarkan Diri ke KPU Dumai

RiauCitizen.com, Politik - Helat pesta demokrasi rakyat dalam menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai sudah mulai terasa. Buktinya mulai dari masing-masing balon sudah mendaftarkan diri dan mengantar berkas sebagai peserta pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Darwis, mengatakan bahwa sudah ada tiga balon kepala daerah yang sudah mengatarkan surat resmi untuk mengikuti Pilkada Dumai. Ketiga balon itu diantaranya pasangan Zulkifli As-Eko Suharjo, pasangan Amris-Sakit (Independen) dan pasangan Abdul Kasim-Nuarini. 

"Sampai saat ini kita sudah menerima tiga berkas pendaftaran dari masing-masing calon. Yang sudah lapor duluan adalah pasangan Abdul Kasim dan Nuraini. Sedangkan untuk pasangan lagi sampai sejauh ini belum ada menginfokan," kata Darwis, kepada awak media usai menerima pendaftaran Abdul Kasim-Nuarini, Ahad (26/7/15). 

Dikatakannya, sampai sejauh ini KPU masih membuka pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai sampai pukul 16.00 WIB dari tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Tambahnya, ada peraturan baru untuk anggota DPRD aktif harus menyerahkan berkas pengunduran diri. 

"Semenjak 60 hari setelah mendaftar sudah harus menyerahkan surat pengunduran diri daru DPRD Dumai. Bagi yang tidak melengkapi persayaratan itu, maka kami akan menggugurkan calon peserta pilkada Dumai," kata Darwis, di Kantor KPU Dumai, Jalan Soebrantas, Kecamatan Dumai Timur.(dow/rtc)

Tak Kunjung Miliki Izin, Pantai Marina Dumai Justru Telan Korban Jiwa

RiauCitizen.com, Hukum - Pantai Marina Dumai yang terletak di Kecamatan Medang Kampai terindikasi belum memiliki izin pariwisata dari instansi pemerintah setempat, kendati sudah pernah diresmikan oleh Dinas Pariwisata bersama mitra. 

Ironisnya, belum lama diresmikan, pantai yang terletak berdekatan dengan rumah pribadi Walikota Dumai Khairul Anwar itu sudah memakan korban jiwa yang tak lain adalah pengelola Pantai Marina Zulfadli Karim, sekaligus Direktur BUMD Pembangunan Dumai. 

Dimana untuk mengembangkan objek pariwisata Pantai Marina ini, Dinas Pariwisata dengan PT. Dumai Marina Bahari baru sebatas penjajakan kerjama sama. Lantaran kepala Dinas Pariwisata Taufik Ibrahim, tersandung masalah hukum, kerjasama itu urung dilaksanakan hingga akhirnya melahirkan izin pariwisata. 

Kemudian mengenai masalah memakan korban, seorang warga jalan Paus, Kelurahan Pangkalan Sesai, Ahad (19/7) lalu, meninggal dunia, usai kendaraan Jetski yang ia gunakan terbalik di kawasan wisata pantai Marina Dumai. 

Diduga korban tenggelam lantaran tidak menggunakan pelampung, sedangkan istri dan anaknya berhasil selamat. Informasi yang dirangkum dari kepolisian, korban ini bernama Zulfadli (45). Ia juga Direktur BUMD Dumai ini tak berhasil selamat dalam kecelakaan Jeski yang ia kemudikan. 

"Kecelakaan ini pada Sabtu sore kemarin sekitar pukul 16.30 WIB, di kawasan wisata pantai Marina Dumai. Korban menaiki jetski bertiga dengan istri dan anaknya," sebut Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Bimo Ariyanto, kepada sejumlah awak media. 

Sebelum kejadian, almarhum Zul berangkat dari Pelabuhan H Abu Dumai menggunakan jetski menuju pantai Marina, bersama istri dan anak nya. Saat itu korban tidak menggunakan Let Jaket (pelampung), sementara istri dan anaknya menggunakan Let Jaket. 

Sesampainya di pantai Marina, korban terlihat melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya terjatuh. Ia pun tenggelam, sementara istri dan anaknya terapung karena memakai pelampung. Warga yang melihat peristiwa tersebut langsung menyelamatkan Korban dan membawanya kerumah sakit Umum. 

Sebagai data tambahakan, bahwa korban bernama Zulfadli Karim tersebut merupakan pengelola Pantai Marina Dumai, yaitu dari PT. Dumai Marina Bahari. Korban selain menjabat sebagai orang penting di perusahaan itu, dia juga menjabat sebagai Direktur BUMD PT. Pembangunan Dumai.(dow/rtc)

Buruknya Layanan Pelabuhan Dumai, Kadishub Riau Berang

RiauCitizen.com, Ekonomi - Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengkritisi PT Pelabuhan Indonesia I karena lalai memperbaiki pelayanan di Pelabuhan Klas I Dumai menjelang Idul Fitri 1436 H.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Riau, Rahmad Rahim, saat melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Dumai, Selasa. Pemicunya adalah karena saat mengecek terminal kedatangan kapal fery, Rahmad Rahim menemukan alat pendingin udara (AC) di area tersebut dalam kondisi rusak.

Rusaknya AC banyak dikeluhkan oleh pengguna jasa fery karena terminal kedatangan menjadi pengap dan panas, apalagi dalam kondisi ramai penumpang saat arus mudik Lebaran. Rahmad Rahim makin terlihat emosi karena mendapat laporan bahwa kerusakan mesin AC sudah berlangsung lama dan telah menjadi temuan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai, namun pihak Pelindo tidak kunjung memperbaikinya.

"Ini sudah H-3 (Lebaran), harus secepatnya AC diperbaiki di terminal kedatangan," ujar Rahmad.

Ia menjelaskan dirinya mewakili Gubernur Riau melakukan Sidak untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas perhubungan menjelang Lebaran. Ia mengaku terkejut mendapati pelayanan di Pelabuhan Dumai, yang juga melayani pelayaran internasional, dalam kondisi kurang diperhatikan oleh Pelindo selaku operator pelabuhan.

Menurut dia, seharusnya Pelindo selaku perusahaan negara yang memiliki pengalaman panjang dalam industri pelayaran bisa lebih memperhatikan aspek keselamatan dan pelayanan untuk penumpang.

"Bukan hanya keselamatan yang oke, tapi pelayanannya tidak diperhatikan. Kondisi ini sudah tidak layak untuk pelabuhan internasional," katanya.

Ia menyayangkan pihak Pelindo tidak kooperatif memberikan klarifikasi terkait buruknya pelayanan di terminal kedatangan. Menurut dia, apabila Pelindo tidak segera memperbaiki layanannya di Pelabuhan Dumai, maka pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengambilalihnya. 

"Kalau secara aturan bisa diambil alih, kita siap untuk mengelolanya. Pada prinsipnya kita ingin pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan kalau Pelindo tidak mampu lebih baik Pemda yang mengelolanya," katanya.

Selama ini Pelindo mendapat kepercayaan dari Kementerian Perhubungan untuk mengelola Pelabuhan Dumai. Namun, ia menyayangkan pengawasan dari pihak kementerian kurang kuat sehingga pelayanan yang buruk masih sering terjadi.(dow/anr)

Dialokasikan Rp 100 Miliar, Dumai Paling Kecil Terima Bantuan Dana APBD Riau

RiauCitizen.com, Ekonomi - Kota Dumai selama ini mendapat dana bantuan dari Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau paling kecil ketimbang kabupaten-kota lainnya. Untuk tahun 2015 sendiri, Kota Dumai mendapat bantuan kurang dari Rp100 miliar. 

"Kota Dumai mendapat bantuan paling kecil ketimbang daerah lainnya untuk APBD Riau. Bantuan paling besar di wilayah Riau Pesisir itu didapat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah Rp400 miliar lebih di tahun 2015 ini," kata Waka DPRD Riau Sunaryo, kepada awak media, baru-baru ini. 

Dengan minimnya bantuan dana yang bersumber dari APBD Riau itu, Sunaryo, berjanji kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan anggaran di APBD Riau 2016 mendatang. Sebab, sejauh ini pembangunan Kota Dumai dan kesejahteraan masyarakat masih perlu perhatian. 

"Saya sudah duduk dengan beberapa anggota DPRD Riau dapil Dumai-Bengkalis-Meranti, untuk memperjuangkan daerahnya masing-masing. Kalau Dumai sudah jelas ada dua anggota DPRD Riau yang sudah duduk, termasuk saya dan Eko Suharjo. Kita akan mendukung program pembangunan Pemko Dumai," katanya. 

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga akan berusaha memaksimalkan kinerjanya sebagai wakil rakyat di DPRD Riau. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungking menampung aspirasi baik dari masyarakat maupun Pemko Dumai, tentunya mewujudkan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Dumai. 

"Kemarin Dumai belum memiliki wakil rakyatnya yang duduk di DPRD Riau, kini Kota Dumai sudah memiliki dua orang. Tentu dua orang yang duduk ini akan memaksimalkan kinerjanya demi kepentingan dan kemajuan pembangunan Kota Dumai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Konsumsi Sabu, Oknum PNS Dumai Ditangkap Polisi

RiauCitizen.com, Hukum - Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Dumai kembali ditangkap polisi. Penangkapan itu dilakukan bukan karena skandal dugaan korupsi, tapi masalah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. 

Kapolres Dumai AKBP Suwoyo, kepada wartawan, Sabtu (11/7/15) petang membenarkan penangkapan seorang oknum PNS berinisial BK, warga Jalan Soekarno-Hatta. Penangkapan itu dilakukan oleh anggota Polsek Bukit Kapur. 

"Benar kita berhasil mengamankan seorang oknum PNS yang sedang mengonsumsi sabu. Saat diamankan polisi, tersangka diduga bersama seorang pengedar yang berhasil kabur dari sergapan petugas," katanya. 

Dalam operasi penggrebekan, lanjut Suwoyo, tersangka BK diamankan petugas di kediaman rekannya di di Jalan Soekarno-Hatta Dumai dan tidak dapat mengelak karena terdapat barang bukti sabu-sabu dan langsung disita. 

"Alat bukti yang disita yaitu alat hisap bong dan 1 paket kecil sabu, serokan sabu, pipet penghisap, aluminium foil, pemantik api dan gunting. Penangkapan ini berawal informasi dari masyarakat yang masuk ke kita," jelasnya. 

Ditambahkan mantan Kapolres Indragiri Hilir ini, narkoba jenis sabu itu diduga berasal dari tersangka kabur berinisial TH yang kini terus diburu anggota dan sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang dalam kasus ini. 

Ditempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Dumai Sepranef Syamsir menegaskan bahwa jika terbukti terlibat narkoba maka bersangkutan terancam dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. 

Menurutnya, sanksi terberat yakni terancam dicabut statusnya sebagai PNS, terlebih lagi jika divonis diatas tiga tahun kurungan penjara. "Oknum tersebut bakal diberhentikan sementara dari jabatan atau terancam tidak memperoleh kenaikan pangkat," jelasnya. 

Penangkapan BK ini menambah daftar panjang penyalahgunaan narkotika di kalangan PNS Pemerintah Kota Dumai dengan total ada enam tersangka mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Masalah ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Kota Dumai. (dow/rtc)

Ketekunan Selama 10 Tahun, Aktivis Lingkungan Wujudkan Wisata Bandar Bakau Dumai

RiauCitizen.com, Lingkungan - Seorang aktivis lingkungan di Kota Dumai Darwis Saleh, berhasil mewujudkan suatu objek wisata alam bandar bakau di tepi pantai berkat perjuangan bersama yang keras dan gigih selama hampir 10 tahun. 

"Sejak 2005 silam saya berjuang dari nol untuk mewujudkan suatu kawasan pelestarian tumbuhan pesisir pantai hingga akhirnya terbentuk menjadi salah satu objek wisata alam di Dumai," kata Darwis, Senin (6/7/15). 

Dia menjelaskan, wisata alam yang berdiri diatas lahan PT Pelindo seluas 20 hektar ini sudah memiliki koleksi 24 jenis tanaman mangrove dari seluruh Indonesia untuk kepentingan pelestarian lingkungan pantai dan riset mahasiswa. 

Berbagai unggulan dan kegiatan peduli lingkungan diterapkan di kawasan konservasi mangrove ini, seperti mengadakan sekolah alam setaraf sekolah dasar, pustaka, pembersihan sampah pantai dan bank mangrove serta satwa ular bakau. 

"Kita ingin menjadikan wisata alam bandar bakau ini sebagai pusat tumbuhan mangrove terlengkap di Indonesia dan tempat mendidik anak sejak dini untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan," jelasnya. 

Kawasan yang terus dikembangkan menjadi wisata alam unggulan daerah di pesisir Propinsi Riau ini setiap harinya mendapat kunjungan masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa sedikitnya 30 hingga 40 orang. 

Sebagian besar pengunjung datang, menurut budayawan Dumai ini, selain untuk sekedar menikmati panorama alam pantai di tengah tumbuhan mangrove, juga menjadi lokasi riset berbagai perguruan tinggi. 

"Sekolah alam kini memiliki 67 peserta didik dan kita baru saja melepaskan tiga orang alumni yang telah menyelesaikan pendidikan dengan sertifikat ilmu lingkungan untuk keperluan masuk ke perguruan tinggi," terangnya. 

Kedepan, pihaknya akan terus memperjuangkan berbagai fasilitas publik dan sarana umum untuk melengkapi objek wisata alam ini menjadi unggulan dan dikunjungi banyak masyarakat. 

Diketahui, jelang musim libur sekolah dan lebaran, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dumai terus mempercantik Pantai Marina Indah Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai sebagai objek wisata andalan lainnya. 

Kabid Pariwisata Disbudparpora Dumai Suwandi menyebutkan, pantai dengan pemandangan alam mempesona itu akan diupayakan dilengkapi berbagai aneka permainan air agar pada saat lebaran menjadi kunjungan pilihan bagi masyarakat Dumai. 

"Pantai ini mulai dikembangkan 2013 lalu dan pemerintah akan menjadikan sebagai objek wisata andalan agar masyarakat tidak lagi harus keluar kota mencari sarana rekreasi keluarga," sebut dia. 

Pantai marina kini sudah memiliki fasilitas permainan seperti banana boat, flying fish, donat, mega mambo dan lainnya dengan dua unit speed boat disiagakan sebagai pendukung. 

Selain itu, dari areal pantai dibangun juga fasilitas gazebo, mushalla, toilet, kantin dan areal parkir serta akses infrastruktur jalan yang sudah semenisasi oleh pemerintah. (dow/rtc)

Acuan Cuti Bersama, Pemko Dumai Keluarkan Surat Edaran Libur Lebaran

RiauCitizen.com, Politik - Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan surat edaran tentang hari libur dan cuti bersama bertepatan pada perayaan hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Surat edaran itu secara langsung dikelurkan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Dumai. 

"Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Dumai diminta mematuhi Surat Edaran (SE) Nomor 800/BKD-PK/SE/523 tersebut. Hari libur jatuh pada tanggal 17 dan 18 Juli 2015. Sedangkan cuti bersama jatuh pada tanggal 16, 20 dan 21 Juli 2015," ujarnya Kepala BKD Dumai Sepranef Syamsir, kemarin. 

Dikatakan Sepranef, dengan dikeluarkannya SE tersebut maka ASN Pemerintah Kota Dumai yang akan mudik jangan lupa memperhatikan hari libur dan cuti bersama yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Repbulik Indonesia. 

"Ini acuannya SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama Nomor 5 tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3/SKB/Men/V/2014 dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02/SKB/MENPAN/V2014," tambahnya. 

Sedangkan tentang libur dan cuti bersama ini, katanya, sudah diedarkan kepada seluruh Satker di lingkungan Pemko Dumai. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pimpinan SKPD diminta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkunganya. 

"Jangan sampai ASN dan honorer menambah hari libur. Untuk Satuan Kerja yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti rumah sakit, puskesmas, Dinas Perhubungan dan lainnya, pimpinan SKPD agar mengatur pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama," pungkasnya.(dow/rtc)

Lakukan Verifikasi, Panwaslu Dumai belum Temukan Adanya Permasalahan Calon Independen

RiauCitizen.com, Politik - Proses verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai sampai saat ini belum menemukan dukungan masyarakat yang bermasalah terhadap pasangan jalur independen. 

Ketua Panwaslu Kota Dumai Yossi Rinaldi, kepada sejumlah awak media mengatakan karena tidak ada laporan resmi, jadi di anggap belum ada temuan dukungan yang bermasalah dalam verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan perorangan. 

"Belum ada temuan, meski di tengah masyarakat mulai berkembang tanggapan dan bantahan penolakan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan Dumai yaitu Amris dan Sakti. Kita akan mersepon apabila dilaporkan secara resmi," ujarnya, Jumat (3/7/15). 

Dijelaskan Yossi, reaksi yang mengemuka di masyarakat tersebut dianggap bukan temuan karena secara resmi belum ada laporan masuk ke pihak Panwas. "Proses verifikasi faktual dukungan masih berjalan dan sejauh ini kami belum ada temuan," ungkapnya. 

Dilanjutkan Yossi, Panwaslu Kota Dumai siap mengawal dan mengawasi proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dumai. Panwas Kecamatan sebanyak 21 orang, resmi memulai pengawasan verifikasi faktual dukungan sejak Rabu 1 Juli lalu usai dilantik 30 Juni 2015 kemarin. 

Sejumlah warga RT 05 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur kaget saat didatangi petugas verifikasi karena merasa tidak pernah mendukung pasangan calon independen Amris-Sakti dan keberatan ketika mengetahui KTP dan tanda tangan ada dalam berkas dukungan. 

Ketua RT 05 Kelurahan Buluh Kasap Maswardi menyebutkan, warga di kawasan itu awalnya mengumpulkan KTP karena diberi harapan menerima hadiah menarik, bukan untuk mendukung calon walikota. 

"Banyak warga kami yang tidak bersedia memberi dukungan kepada pasangan calon independen tersebut karena mereka sama sekali tidak diberitahu soal mendukung dalam pilkada nanti," jelasnya.(dow/rtc)

Ambil Sampel Takjil, Diskes Dumai Temukan Boraks

RiauCitizen.com, Kesehatan - Hasil pemeriksaan laboraturium jajanan pasar Ramadhan yang diambil dari beberapa hari diambil sampelnya oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai menemukan kandungan berbahaya seperti boraks dan rodamin B. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Paisal, mengatakan zat berbahaya tersebut ditemukan pada mie basah atau mie kuning, cincau dan buah delima. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pedagang untuk berlaku curang dalam menjajakan makanannya. 

"Hasil pemeriksaan di laboratorium mie kuning dan cincau positif mengandung boraks dan delima mengandung Rodamin B. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia. Apalagi bertepatan dengan bulan puasa seperti ini," kata Paisal, kepada sejumlah awak media, Kamis (2/7/15). 

Ditambahkan Paisal, pengambilan sampel jajanan di pasar ramadhan itu dilakukan sejak 21 Juni 2015 lalu. Tim Diskes Dumai telah melakukan pengambilan sampel terhadap makanan dan minuman yang dijajakan di pasar-pasar ramadhan. 

"Sampel kita ambil di sepuluh titik pasar ramadhan, mulai dari Pasar Sudirman, Jaya Mukti, Sukajadi, Anggur, Pulau Payung, Simpang Dock Yard, Marlan Jaya, Kelapa, Bagan Besar dan Pasar Ramadhan Janur Kuning, dan hasilnya ditemukan kandung berbahaya," tambahnya. 

Setelah mengambil sampel, kata dia, Tim Diskes Dumai langsung melakukan pemeriksaan sampel di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Dumai. Hasilnya, sampel dari Pasar Ramadhan Sudirman dan Anggur, Pulau Payung positif mengandung boraks itu dari makanan jenis mie. 

Sedangkan buah delima yang diambil dari pasar Pulau Payung juga ditemukan mengandung boraks dan rodamin B, begitu juga cincau setelah diperiksa dilaboratorium hasilnya positif mengadnung boraks dan mie pecal dari Marlan jaya juga positif mengandung boraks. 

"Makanan yang mengandung Borax rata-rata terbuat dari mie kuning. Kami imbau kepada seluruh konsumen untuk berhati-hati membeli makanan sebagai tambahan menu berbuka puasa di Pasar Ramadhan. Jadilah konsumen yang pintar setiap membeli makanan," pungkasnya.(dic/rtc)