Adrianto Dikeroyok Timses Calon Bupati Kuansing Akibat Pakai Mobil Berlogo PDI-P

BERITA RIAU, KUANTAN SINGINGI - Andrianto (37) warga Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi (Kuansing) yang babak belur dihajar massa Tim Sukses Pemenangan calon Bupati Kuansing IP tanggal 5 November 2015 lalu berharap agar kasusnya yang telah dilaporkan ke Polres Kuansing diproses dengan serius.

Saat dikonfirmasi ke Kapolres Kuansing AKBP Edi Sumardi, Minggu (15/11/2015), AKBP Edi Sumardi melalui pesan singkatnya membenarkan ada laporan itu dan masih dalam penyelidikan. "Saat ini sudah beberapa saksi yang berada di TKP diperiksa untuk dimintai keterangan," ujar Edi Sumardi.

Saksi yang sudah diperiksa diantaranya Antoni rekan korban dan termasuk juga tim Pemenangan calon bupati Kuansing IP yang diduga menganiaya Andrianto.

Sementara itu, Andrianto melalui pengacaranya Nita Widyastutie SH MH kepada wartawan, Minggu (15/11/2015) mengatakan, penganiayaan yang dialami kliennya terjadi pada Kamis (5/11/2015) lalu sekitr pukul 23.00.

"Saat itu, Andrianto dan temannya Antoni jalan-jalan dengan mobil Daihatsu Feroza dengan gambar PDI Perjuangan, Sesampainya di depan Posko Pemenangan calon bupati Kuansing Indra Putra mobil klien saya berhenti karena macet," ujar Nita.

Tapi tiba-tiba tambah Nita, beberapa orang dari posko calon bupati itu mendatang Adrianto dan Adrianto hanya diam dalam mobil, sedangkan temannya (Antoni) ditarik keluar mobil.

Kemudian datang beberapa orang menghampiri Andrianto dan merampas HP Andrianto. "Tanpa tanya seorang pelaku langsung saja memukul klien kami. Melihat hal itu, massa yang sedang berkumpul di Posko langsung datang dan mengeroyok klien kami," ungkap Nita.

(simak juga : Dugaan Kecurangan Di Pilkada Kuansing, Satgas Serahkan Bukti Ke Bawaslu)

Setelah massa puas menganiaya Andrianto, kemudian seseorang pria diduga berinisial IP berkata kepada Andrianto. 'Kalau mau ambil HP, ambil di Polres'. Tidak terima kata Nita lagi, malam itu juga, Andrianto melapor Polres Kuansing.

"Besoknya, ‎habis sholat Jumat (6/11/2015) klien kami ditelepon penyidik Polres Kuansing untuk menyampaikan Imron yang diduga ikut dalam pengeroyokan ada di Polres. Namun tak digubris Andrianto karena sedang ada kesibukan," beber Nita.

"Untuk itu kami yakin dan percaya pada pihak kepolisian akan segera melakukan penangkapan dan penahanan pada para pelaku karena ini merupakan pidana murni," papar Nita.(dow/tbp)

Kerajinan Anyaman Pandan Khas Inhil jadi Perhatian Plt Gubri

BERITA RIAU, SIAK - Plt Gubernur Riau Arsyasjuliandi Rachman tertarik dan minta dikembangkan kerajinan anyaman pandan khas Inhil. 

Hal ini diungkapkannya saat membuka dan meninjau stand pameran Kabupaten Inhil di arena MTQ XXXIV Riau, Sabtu (14/11/15) sore. 

Saat itu didampingi Bupati Inhil HM Wardan dan Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daeraha (BPPMPD) Inhil Junaidi Ismail. Cukup lama beliau melihat dan memegang tudung saji dari anyaman daun pandan hasil produksi pengrajin yang dikoordinir Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Inhil. 

"Ini bagus untuk dikembangkan dan dipromosikan," sebut Andi Rachman kepada Wardan. 

Bahkan, saat itu Plt Gubri sempat memanggil Kepala Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif Provinsi Riau Fahmizal Usman dan menunjukkan kerajinan anyaman pandan tersebut. 

Saat itu, Bupati Inhil HM Wardan menerangkan, kerajinan anyaman pandan ini sudah lama menjadi kerajinan khas Inhil, yang dibuat menjadi tempat pakaian, tudung saji, kipas dan lainnya. 

"Ya, tadi Plt Gubri tertarik dengan anyaman pandan dan minta supaya dikembangkan dan dikemas dengan baik. Beliau juga tertarik dengan kuliner khas Inhil yang disuguhkan seperti empek-empek yang dibuat dari sagu," ungkap bupati kepada media, usai Plt Gubri meninjau stand pameran Inhil. Kedepan, melalui instansi terkait akan dilakukan pembinaan bagi para pengrajin ini. 

Sementara itu, Kepala BPPMPD Junaidi Ismail menyampaikan, Plt Gubri menyampaikan ketertarikannya dengan anyaman pandan khas Inhil ini. 

"Beliau menyebutkan biasanya hiasan anyaman pandan seperti ini menjadi hiasan di hotel dan apartemen, maka sebaiknya dikembangkan dan dipromosikan lebih luas," imbuhnya.(dow/rls)

Hindari Sanksi Kemendagri, Walikota Pekanbaru Harapkan APBD 2016 Disahkan

BERITA RIAU, PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT mengharapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru murni tahun 2016 dapat segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru. 

Ia juga menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Sementara Anggaran (KUA-PPAS) ke DPRD Kota Pekanbaru.

Ilustrasi

"Minggu lalu kita sudah serahkan KUA-PPAS nya ke dewan, mudah-mudahan dalam waktu dekat TAPD dan Tim Banggar bisa duduk bersama untuk membahas dan segera mengesahkan RAPBD menjadi APBD tahun 2016," kata Wako, Jumat (13/11/2015).

Dikatakan Wako, jika dalam waktu dua minggu APBD tahun 2016 tak juga kunjung disahkan, Firdaus mengkhawatirkan Pemko Pekanbaru bakal dikenakan sanksi oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau tak tepat waktu kan kita juga yang rugi dan bakal dikenakan sanksi. Makanya kita berharap sebelum tanggal 30 November, APBD murni 2016 sudah bisa disahkan," ungkapnya.

Sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 903/6869/SJ yang ditunjukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, RAPBD menjadi APBD bisa disahkan tepat waktu.

Dalam SE (surat edaran) itu juga disebutkan, Kepala Daerah dan anggota DPRD akan dikenakan sanksi administratif dengan tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan.(dow/rls)

Debat Kandidat Pilkada Inhu, Mexsasai Indra Ditunjuk Jadi Moderator

BERITA RIAU, INDRAGIRI HULU - Terpilih sebagai moderator debat kandidat Pilkada Indragiri Hulu (Inhu) menjadi pengalaman pertama sekaligus tantangan bagi Mexasai Indra.

DR Mexsasai Indra, SH, MH (doc facebook)

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau ini menyebutkan keterlibatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhu mengklarifikasi penunjukan Mexasai sebagai moderator debat kandidat setelah melalui konfirmasi dengan Panwas dan para calon kandidat.

Dalam rencananya, debat akan dilaksanakan pada Kamis (19/11/2015) nanti.

"Ini menjadi pengalaman pertama bagi saya. Memimpin debat calon kepala daerah, " ungkap alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini

Bagi Mex demikian ia akrab disapa, memimpin debat untuk calon kepala daerah berarti sangat penting. Sebab, dari debat itulah nantinya masyarakat bisa menilai pemikiran dari calon pemimpin mereka nantinya.

Dengan pertimbangan itu pulalah bagi Mex juga sangat mempertimbangan bagaimana pola perilaku pemilih.

"Debat kandidat akan berarti penting karena memfasilitasi pemilih masyarakat Inhu. Sejauh mana kemampuan kedua pasangan calon akan diukur dalam kemampuan mereka menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, " terangnya.

Bagi Mex memimpin debat kandidat sama halnya menarik wilayah politik pada hal yang lebih ilmiah.

"Rasa grogi tentu saja ada. Karena juga harus memahami aspek psikologi massa yang tengah hanyut dalam pesta demokrasi, 'ujarnya.

(baca juga : Mexasai Indra : Perda Parkir Cacat Formil Dan Langgar Asas Kepatutan)

Ditanya persiapan, Mex mengaku tidak begitu membebaninya. Pengalaman mengisi seminar serta membantu pemikiran perkara-perkara baik di lembaga polri serta kejaksaan sudah cukup menempa mental.

"Saya pikir mereka (calon kandidat.red) adalah mereka yang akan memperjuangkan daerahnya. Jadi itu akan bisa sejalan ketika saya harus berdiri didepan mereka untuk mengajukan pertanyaan nantinya, " paparnya.

Untuk lebih memantapkan tugasnya sebagai moderator, Mex menyebutkan akan lebih banyak melakukan diskusi dengan KPU sekedar bertukar fikiran.

"Semoga debat nanti bisa berjalan lancar, " harap Mex.(dow/tbp)

sumber  : Tribun

Penyidikan 7 Perusahaan Terkait Karhutla Diambil Alih Polda Riau

BERITA RIAU, PEKANBARU - Pengusutan terhadap perusahaan-perusahan yang diduga melakukan pembakaran lahan terus dilakukan Polda Riau. Hal ini dibuktikan dengan mengambil alih penyidikan tujuh perusahaan yang sebelumnya ditangani Polres di masing-masing kabupaten.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, MM

Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo MM kepada Wartawan, mengatakan bahwa Polda sudah mengambil alih penyidikan tujuh perusahaan. 

‘’Ini jadi perhatian kita, termasuk percepatan penanganan kasus yang sebelumnya ditangani polres. Sekarang akan ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus,’’ tegas Guntur.

Ketujuh perusahaan yang penanganannya dilimpahkan ke Polda adalah, PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Inhil, PT Bina Duta Laksana di Inhil, PT PAN United di Bengkalis, PT Siak Raya Timber di Kampar, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Alam Sari Lestari di Inhu dan PT Wana Subur Sawit Indah di Kabupaten Siak.

Pengambil alihan penyidikan ini disebutkan Guntur karena proses penanganan perusahaan memerlukan koordinasi dengan pusat. Termasuk untuk mendatangkan saksi ahli, jadi akan lebih mudah apabila ditangani langsung oleh Polda Riau. 

‘’Nanti penyidik masing-masing Polres akan kami libatkan, sebab laporan awalnya dari sana,’’ ucap Guntur.(dow/rip)

Angkat Jembatan Reteh yang Roboh, Pemprov Riau Kucurkan Dana Rp 70 M

BERITA RIAU, INDRAGIRI HILIR - Pemerintah Provinsi Riau akan mengucurkan dana Bantuan Tidak Tetap atau BTT untuk perbaikan jembatan sungai reteh yang roboh. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Keritang dengan Kecamatan Kemuning itu beberapa pekan lalu, ambruk karena kondisinya yang sudah tua.

Jembatan Penghubung Kecamatan Kemuning dan Keritang
di Indragiri Hilir yang Rubuh Beberapa Waktu Lalu

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau, Syafril Tamun mengatakan, sebesar Rp 1,1 miliar anggaran itu dikucurkan untuk mengangkat kembali jembatan itu. Sementara ini, untuk pembangunan secara permanen akan dikucurkan tahun 2016. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar. Ditargetkan hanya  satu sampai dua bulan jembatan itu sudah bisa digunakan masyarakat. 

"Tahap pertama akan kami kucurkan Rp 50 milyar," katanya.

Asisten II Pemprov Riau, Masperi, menyebutkan bahwa, hingga saat ini, penyaluran anggaran itu tinggal menunggu teken Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman. Jika proses administrasi sudah selesai anggaran itu akan segera dikucurkan. 

"Anggaran yang dibantu Pemprov itu untuk sementara ini hanya untuk mengangkat jembatan itu agar bisa difungsikan oleh masyarakat," sambungnya.

Jika dana tersebut telah ditransfer, PU bisa langsung melakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya PL ini khusus untuk fungsionalisasi jembatan saja.  Biaya sebesar Rp 1,1 miliar yang dikucurkan itu hanya sebatas untuk fungsional saja

"Sekarang sedang dalam proses. Kalau selesai hari ini, kita kucurkan dananya. Jembatan akan diperbaiki, kemungkinan satu atau dua bulan sudah bisa difungsikan kembali," kata Masperi.(dow/btp)

Septina Primawati Siap Dipilih Ical Pimpin DPRD Riau

BERITA RIAU, PEKANBARU - Septina Primawati Rusli, Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau pilih tidak banyak komentar saat namanya direkomkan DPP Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, seperti isi surat yang beredar di DPRD Riau. 

Septina Primawati Rusli, Anggota Fraksi Golkar
DPRD Riau

"Saya belum terima SK-nya, makanya saya tidak bisa kasih komen. Informasi itu kan baru dari teman-teman, informasi resminya saya belum terima," kata Septina Primawati Rusli kepada wartawan, Senin (09/11/15). 

Meskipun demikian, ia mengatakan, kesiapannya jika diamanahkan DPP Golkar untuk mengisi jabatan ketua dewan pasca ditinggalkan Suparman yang maju pada pemilihan kepala daerah Rokan Hulu. 

"Kalau saya siap ya. Saya nggak ada komunikasi dengan DPP dan DPD I Golkar Riau. Saya serahkan kepada DPP,"; ungkap anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Inderagiri Hilir ini yang juga menjabat anggota Komisi E DPRD Riau ini.

Di samping itu sebutnya, ia mengakui sama sekali tidak pernah kepikiran untuk menjabat posisi strategis di DPRD Riau. Ia pun mengatakan, DPD I Golkar Riau sudah mengeluarkan rekomendasi terkait tiga nama yang akan menjabat ketua DPRD Riau. 

"Saya nggak pernah kepikiran. Artinya yang kita ketahui dan diusulkan itu kan tiga nama (Supriati, Masnur dan Erizal Muluk, red). Dan yang ditentukan itu DPP, kenapa nama saya keluar, itu tanyalah DPP," tutupnya.(dow/dbs)

Dugaan Korupsi P4S di Kampar, Ini Kronologinya

BERITA RIAU, KAMPAR -  Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi P4S Karya Nyata, Kubang Jaya merupakan tindak lanjut dari dua orang pelapor. Laporan dugaan korupsi ini merupakan yang kesembilan kali disampaikan ke Kejagung.

Rahmad Jevary Juniardo

Berdasarkan salinan materi yang diterima, Minggu (8/11/2015), laporan terakhir kali dibuat 13 Januari 2014 silam. Adapun sebagai terlapor yakni, Bupati Kampar Jefry Noer dan Rahmad Jevari Juniardo, putranya yang kini duduk sebagai Anggota DPRD Kampar 2014-2019.

Berikut uraian singkat isi laporan tersebut. Disebutkan pelapor, praktik korupsi telah dimulai sejak Januari 2012 silam. P4S berlokasi di atas lahan milik Bupati Jefry. P4S diawali dengan perekrutan peserta dari seluruh kecamatan. "120 orang per kecamatan per dua minggu. Sebagai salah satu syarat meminjam uang dana bergulir di. BPR Sarimadu," ujar pelapor menjelaskan isi laporan tersebut.

Uang pinjaman tersebut untuk membeli hewan ternak Sapi. Sementara pengadaan Sapi telah dianggarkan dalam APBD 2012, 2013 dan 2014 serta APBD Perubahan 2012 dan 2013. Pengadaan tidak melalui proses tender. Diduga, dokumen pengadaan Sapi dipalsukan.

Akibat kecurangan anggaran dalam proyek P4S, sumber pelapor menyebutkan, kerugian negara ditaksir minimal Rp. 129.068.000.000. P4S berdiri di atas lahan 120 hektare milik Jefry yang mulai aktif sejak 3 Maret 2006 silam.

Selama proyek P4S, sebuah hotel enam lantai diberi nama Tiga Dara telah berdiri. Hotel sudah mulai dibangun 2012 silam atau setahun setelah Jefry menjabat Bupati untuk yang kedua kalinya. Setiap kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan KUMKM serta Dinas Perkebunan, dipusatkan di lokasi P4S.

"Pelatihan dianggarkan setiap tahun. Sekurang-kurangnya 10 miliar per tahun," ujar pelapor dalam laporannya. Meski telah dianggarkan, namun masyarakat atau alumni P4S tetap membeli Sapi. Harga Sapi Jantan dipatok Rp. 8.500.000 per ekor, Betina Rp. 5.500.000 dan untuk kurban Rp. 7.000.000.

"Masyarakat diminta menyetorkan uang pembelian Sapi ke rekening Pusat P4S QQ. Rahmad Jevari Juniardo di BPR Sarimadu," ujar pelapor. Menurut dia, Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 520/UM/4.a/2012 tentang Penunjukan P4S pada 5 Januari 2012 dan Sertifikat P4S yang diteken Juniardo merupakan bukti adanya kepentingan pribadi atau keluarga.(dow/rip)

Inilah 39 Pejabat yang Mengikuti Assestment Tahap II Kota Pekanbaru

BERITA RIAU, PEKANBARU - Setelah pendaftaram Resmi ditutup oleh pihak Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Tinggi Pratama tahap II, Jumat ( 6/11/2015). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Pekanbaru merilis 39 nama para pejabat yang mendaftar beserta jabatan yang dilamar mereka.

Ilustrasi

Berikut nama dan jabatan yang dilamar: untuk

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dilamar 7 peserta

1.    Herdi Salioso SE MA (Fungsional Umum Bappeda)

2. Ir. Dedi Gusriadi MT (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

3.    Drs. H Syofian (Kepala Bappeda)

4. Drs  Mohd Noer MBS (Asisten Pemerintahan Umum)

5.    DR Firdaus, CES (Fungsional Umum Bappeda)

6.    HM Syukri Harto SE MSi (Sekretaris Daerah)

7.    Drs Azwan MSi (Kepala Disperindag)

Jabatan Asisten Pemerintahan dilamar oleh tiga peserta

1.    Drs H Dastrayani Bibra MSi (Asisten Administrasi Umum)

2.    Drs Zuharni MSi (Fungsional Umum Bappeda)

3.    Drs H Mohd Noer MBS (Asisten Pemerintahan Umum)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dilamar 3 peserta

1. Ir Asril Astaman (Fungsional Umum Bappeda)

2. Ir Dedi Gusriadi MT (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

3.  H Azmi ST MT (Staff Ahli Bidang Pembangunan)

Asisten Administrasi Umum dilamar 3 peserta

1. Drs H Datrayani Bibra MSi (Asisten Administrasi Umum)

2.  Zulfahmi Adrian SP MSi (Kasatpol PP)

3.  Drs Azwan MSi (Kadis Disperindag)

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dilamar 5 peserta

1.  Drs Dimyath (Fungsional Umum Bappeda)

2.  Drs Ahmad Yani (Sekretaris DPRD Pekanbaru)

3. DR Hj Mutia Eliza MM (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan SDM)

4.  Ir H Sentot Joko Prayetno MM (Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat)

5. Drs Ingot Ahmad Hutasuhut (Kadis Koperasi dan UMKM)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilamar 7 peserta

1. Drs H Azharisman Rozie MSi ( Kepala BKD )

2.  Sadri SSos ( Fuingsional Umum Bappeda)

3. H Edi Effendi S Sos (Kabid Pengadaan Pegawai dan Simpeg BKD)

4.  Nikmatullah SH (Kabid Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin)

5. Dra Hj Masriya (Sekretaris BKD)

6. Zarman Chandra SSTP Msi (Camat Payung Sekaki)

7. Drs Ingot Ahmad Husasuhut (Kadikop dan UMKM)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilamar 8 peserta

1. Drs Hj Yusrizal (Inspektur Inspektorat Pekanbaru)

2. Ir Asril Astaman Fungsional Umum Bappeda

3. DR Hj Muti Eliza MM (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan SDM)

4. Ir Ryantoni Msi (Fungsional BKD)

5. Drs H Syofian (Kepala Bappeda)

6. Rinaldi SE Mkes (Sekretaris Diskes)

7. DR Ir Firdaus CES (Fungsional Umum Bappeda)

8. H Rasul Salim SKM Mkes (Fungsional Umum Dinas Kesehatan)

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) dilamar 3 peserta

1. M Jamil SAg MAg ( Plt Ka BPTPM)

2.  Irni Dewi Tari SSTP Msi ( Fungsional Umum Setdako)

3. Zarman Chandra SSTP MSI (Camat Payung Sekaki)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dilamar 3 peserta

1. Agus Pramono (Kaban Kesbangpol)

2. Zulfahmi Adrian SP Msi (Kasatpol PP Pekanbaru)

3. Irni Dewi Tari SSTP MSI (( Fungsional Umum Setdako)

Inspektorat Kota Pekanbaru dilamar 7 peserta

1. Drs Yusrizal (Inspetur Inspetorat)

2. DR H M Herdi Salioso SE MA (Fungsional Bappeda)

3. Drs Kendi Harahap MT (Kabag Adm Perekonomian SDA)

4.  Drs Zuharni MSi (Fungsional Umum Bappeda)

5. H Erdiman SE MM (Kabid Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan)

6. H Azmi ST MT (Staf Ahli Bidang Pembangunan)

7. Hendra Afriardi SH Msi (Sekretaris Disperindag)

Sekretaris DPRD Kota dilamar 3 peserta

1. Drs Ahmad Yani (Sekretaris DPRD)

2.  H Erdiman SE MM (Kabid Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan)

3. H Rasul Alim SKM M Kes (Fungsional Umum Diskes)

Kepala Dinas Pendidikan dilamar 3 peserta

1. H Abdul Jamal (Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan)

2. DR H Nurfaisal MPd (Sekretaris Dinas Pendidikan)

3. Prof DR Zulfadil SE MBA (Kadis Pendidikan)

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya dilamar 3 peserta

1. Ir Syafril MT (Staf ahli Pemerintahan)

2.  Ir H Ahmad Ridha MT (Kabid Bangunan Gedung Cipta Karya)

3.  Ali Umar SST MM (Kasi Prasaranan Lingkungan Cipta Karya)(dow/rls)

Mexasai Indra : Perda Parkir Cacat Formil dan Langgar Asas Kepatutan

Pengamat Hukum Tata Negara
DR Mexasai Indra, SH, MH

BERITA RIAU, PEKANBARU - Walau terjadi penolakan yang massif terhadap Perda Retribusi Parkir Jalan Umum, ternyata tidak sedikitpun membuat DPRD Kota dan Wali Kota Pekanbaru bergeming. 

Tarif mahal yang ditentang berbagai khalayak Kota Pekanbaru, tetap dianggap sebagai bentuk pengurai kemacetan sekaligus menambah pundi pendapatan asli daerah. Tapi masih ada harapan bagi publik yang menentangnya. Perda itu bisa dibatalkan oleh Gubernur Riau dan Kemendagri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Riau, DR Mexasai Indra SH MH menilai Perda retribusi parkir itu cacat formil dan melanggar asas kepatutan. 

‘’Seharusnya yang membebankan kepada masyarakat seperti Parkir ini dilakukan uji publik dulu karena masyarakat yang merasakannya. Ada konsultasi dengan pihak kecamatan, dipanggil masyarakatnya oleh DPRD, dilakukan perbandingan dengan daerah lain. Kalau masyarakat tidak tahu, tiba-tiba muncul Perda, lalu dalam persepsi publik itu memberatkan. Kan jadi pertanyaan,’’ kata Mexasai.(dow/ rip)

Setelah Kasasi Ditolak, Rusli Zainal Ajukan PK

BERITA RIAU, PEKANBARU - Setelah hampir dua tahun menjalani masa hukuman dibalik jeruji besi penjara Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pekanbaru. Atas perkara korupsi zin kehutanan dan kasus suap pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau ke XVIII yang menjeratnya. 

Pada Jum'at (6/11/15) pagi. Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau (Gubri) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepihak pengadilan, atas putusan vonis yang dijatuhkan kepada dirinya.

Pengajuan PK ini, Rusli Zainal mohon keadilan dan mendapat keringan hukuman. Karena hukuman pidana selama 14 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) RI, melalui putusan kasasinya. Dinilai sangat terlalu berat.

Mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal saat Bersalaman
dengan Penasihat Hukumnya

"Mohon dukungannya ya. saya mengajukan PK ke MA melalui Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Agar MA dapat kembali mempertimbagkan dan memberikan keringan hukuman," ucap Rusli didampingi kuasa hukumnya, Eva Nora SH, usai meninggalkan ruangan Tipikor PN Pekanbaru.

Sementara itu, Panitera Muda (Panmud) Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Denni Sembiring SH kepada Wartawan diruang kerjanya membenarkan adanya pengajuan PK dari terpidana Rusli Zainal yang akrab dipanggil RZ ini. 

" Ya tadi bersama pengacaranya Pak RZ mengajukan permohonan PK," terang Denni.

Seperti diketahui sebelumnya, Kendati sempat turun hukumannya ditingkat Pengadilan Tinggi (PT) Riau, dengan menjalani hukuman selama 10 tahun penjara.

Melalui kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MA RI menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru, terhadap Rusli Zainal dengan putusan vonis hukuman selama 14 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 miliar subsideir 6 bulan.

Amar putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru, yang diketuai Bachtiar Sitompul SH MH. Rusli Zainal terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 12 jo Pasal 18 jo Pasal 55 dan Pasal 56 ayat 1 UU RI nomor 31 Tahun 1999.(dow/rtm)

Kadishub Pekanbaru : Perda Parkir Berlaku Tahun 2017, Sekarang Tarif Lama

BERITA RIAU, PEKANBARU - Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menegaskan Peraturan Parkir di tepi jalan tahun 2015 belum berlaku. Sehingga saat ini masih berlaku tarif lama, belum ada kenaikan.

Hal ini diungkapkannya setelah munculnya keluhan warga, walau Perda Parkir 2015 yang disahkan belum berlaku sudah ada juru parkir naikkan ongkos parkir.

Seperti disampaikan Kepala Dishub Pekanbaru, Aripin kepada awak media. "Saya tegaskan tidak ada kenaikan sepeser pun. Tarif parkir yang sesuai perda itu masih panjang, ada tahapan-tahapannya. Untuk saat ini berlaku tarif lama," katanya, Jumat (06/11/2015).

Kadishub Pekanbaru, Aripin

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2009 yang berbunyi retribusi Parkir seharusnya Rp 2000 untuk Kendaraan roda empat dan Rp 1000 untuk kendaraan roda dua. 

"Sekarang sama, tidak ada perubahan. Saya tegaskan, jangan ada oknum petugas naikkan parkir di atas itu," tegasnya.

Aripin menuturkan saat ini ada ratusan titik parkir yang dikelola 96 koordinator. "Mereka membawahi ratusan juru parkir. Dan kita sebagai tupoksi pengawasan dan penertiban. Kalau ada oknum juru parkir naikkan tarif di atas itu siap-siap Konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku," sebutnya.

Dirinya meminta peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi para juru parkir. "Kita ucapkan terima kasih kritik dan saran masyarakat. Tapi kita juga minta masyarakat ikut awasi oknum jukir, lihat siapa namanya, ciri-cirinya. Laporkan ke kita, akan ditindak lanjuti, pasti itu," tuturnya.

Sesuai yang diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Pekanbaru mengesahkan Perda Parkir di Tepi Jalan sebagai pengganti Perda nomor 3 tahun 2009. Dalam kebijakan baru tersebut ditetapkan zona-zona khusus di mana tarif parkir naik dari Rp 1000 maksimal Rp 4000 untuk roda dua. Dan Rp 2000 menjadi Rp 8000 bagi kendaraan roda empat.(dow/btp)

4 Personel Polres Kampar Dipecat Langgar Kode Etik

BERITA RIAU, KAMPAR - Polres Kampar lakukan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) terhadap lima personil di jajaran Polres Kampar. Lima personel dinilai telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian. Pelaksanaan Sidang KKEP kali ini merupakan sidang lanjutan (ketiga) dengan agenda pembacaan putusan. 

Sidang Kode Etik Polres Kampar

Pada pelaksanaan Sidang Kode Etik Kepolisian ini dipimpin Waka Polres Kampar Kompol Yuniar Ary Darmawan selaku Ketua Sidang Komisi dan Kabag SumdaKompol Syafri Tan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi serta Kasi Propam Ipda Era Maifo selaku penuntut Jum’at (30/10/15).

Tidak main - main hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelanggar Kode Etik Kepolisian ini, empat dari lima terperiksa pada Sidang KKEP ini dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yaitu Briptu Hariandi, Briptu Shandra Shandi, Briptu Gali Rakasiwi dan Bripda Bento Faznando, sementara itu satu terperiksa lainnya Bripka Augustamar dijatuhkan hukuman Demosi. 

Para personil Polri yang disidangkan ini terkait beberapa kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, kasus pidana umum dan Desersi. 

Sebelum sidang putusan ini dilaksanakan telah dilakukan Wanjak yang diikutipara pejabat utama Polres Kampar serta para perwira untuk dimintakan pendapatserta saran mengenai putusan yang akan diberikan kepada para pelanggar Kode Etik Kepolisian ini. 

Waka Polres Kampar selaku pimpinan sidang usai pelaksanaan sidang inimemyampaikan bahwa putusan yang dijatuhkan ini sudah berdasarkan pertimbanganyang matang serta melalui tahapan sebagaimana mestinya. 

Kepada para personil yang dijatuhi hukuman PTDH ini disampaikan Pimpinan Sidang untuk dapat mengambil hikmahnya, PTDH bukanlah akhir dari segalanya tapimungkin Tuhan berkehendak lain dalam perjalanan hidup anda. Jadikan hal ini sebagai pelajaran hidup yang berharga untuk merubah diri kearah yang lebih baik.(dow/rtm)

20 UMKM Raih UMKM Awards Bank Riau Kepri 2015

BERITA RIAU, PEKANBARU - 20 UMKM binaan Bank Riau Kepri menerima anugerah UMKM Awards Bank Riau Kepri ke 7 tahun 2015 pada Jum'at malam (30/10/15). 20 UMKM tersebut merupakan hasil seleksi dari 343 UMKM yang masuk dalam 4 kategori.

4 kategori tersebut diantaranya adalah Usaha Mikro Jasa Terbaik, Usaha Mikro produksi terbaik, usaha kecil jasa perdagangan terbaik, dan usaha mikro produksi terbaik. 

Para Pemenang UMKM Awards Bank Riau Kepri 2015

Dari tahapan penjurian yang diketuai Darius Husein, ada 5 pelaku usaha UMKM yang lolos seleksi dan memenuhi kriteria yang disyaratkan. Masing-masing kategori diperoleh 3 pemenang 2 pemenang harapan.

Kategori Usaha Mikro jatuh kepada Ros Elita dengan jenis usha Bengkel dan Jual Pulsa. Dengan hadiah tabungan sebesar Rp 10 juta. Untuk kategori usaha mikro produksi jatuh kepada Hady dengan jenis usaha pembuatan roti dengan hadian tabungan sebesar Rp 10 juta.

Selanjutnya untuk ketegori kecil jasa dimenangkan oleh Iskawan Bajuri jenis usha loundry dengan hadah berupa tabungan sebesar Rp 12 juta dan untuk kategori usaha kecil produksi atau industri, pemenangnya adalah Suparno dengan jenis usaha produksi dan penjualan obat herbal, dengan hadiah berupa tabungan uang tunasi sebesar Rp 12,5 juta.

Sementara itu Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan dengan adanya UMKM Awards yang ke 7 merupakan upaya yang dapat memotivikasi UMKM untuk lebih maju ke depannya. Kegiatan ini sangat baik untuk menyerap UMKM karena bank-bank lain juga akan mencoba untuk merebut UMKM-UMKM yang ada di Riau.

"Untuk lebih memaksimalkannya, Bank Riau bisa bekerjasama dengan dinas terkait (Diskop dan UKM) agar ke depannya, Bank Riau Kepri dapat melakukan pembinaan kepada UMKM-UMKM di Riau," terangnya.(dow/rls)

Pemprov Sebut Ada Oknum yang Mendalangi Aksi Trio Rachman

BERITA RIAU, PEKANBARU - Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Darusman, menduga aksi yang dilakukan oleh massa Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) Riau dengan menurunkan ratusan ibu-ibu pasar pusat itu bisa saja didalangi oknum tertentu.

Aksi Gempar Usut 'Trio Rahman'

Kata Darusman, dugaan itu muncul mengingat mass aksi menuntut soal dugaan KKN yang dilakukan oleh Plt Gubernur Riau Arsydjuliandi Rachman, Anto Rachman sebagai abang kandung Andi Rachman dan Juni Rachman yang juga sebagai adik dari Plt Gubri, serta menyeret nama-nama keluarga yang lain, dalam pengesahaan APBD Riau 2015 lalu. 

"Kalau dugaan ada oknum yang mendalangi bisa saja itu terjadi," katanya, Kamis (29/10/2015).

Darusman menegaskan, untuk persoaln proyek lelang, semua yang dilakukan Pemprov sudah terbuka. Keabsahaan itu bahkan dicantumkan dalam website LPSE Riau. Informasi yang tertera, mulai dari siapa pemenangnya, hingga berapa jumlah pagu anggaran yang dikucurkan.

"Kalau lelangny ditolak, kami memberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan. Kalau memang tidak lengkap juga terus ditolak, itukan memang sudah prosedurnya," sambung Darusman.

Aksi yang memboyong foto Trio Rachman itu, dalam rilisnya memang menyebutkan ada indikasi konspirasi pelelangan proyek sehingga menyebabkan adanya praktek KKN dalam tubuh Pokja Unit Pelelangan Provinsi Riau.

"Tidak mungkinkan ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Kan semuanya sudah tertera jelas," katanya.(dow/tbp)

Jembatan Reteh Inhil Ambruk, 1 Unit Colt Diesel Hanyut ke Sungai

BERITA RIAU, INDRAGIRI HILIR - Dalam musibah robohnya Jembatan Reteh, sore tadi mengakibatkan satu unit truk cold diesel L300 terjun ke Sungai Reteh. 

Diketahui, mobil cold diesel ini sedang mengangkut muatan 40 sak semen, pas melintas di tengah jembatan langsung saja jembatan ini ambruk ke Sungai. Kemungkinan kondisi jembatan yang sudah tua tidak sanggup lagi menahan beban berat yang melintas di atasnya. 

"Selama ini memang kondisi jembatan ini sudah memprihatinkan dan bergoyang-goyang kalau ada mobil yang lewat diatasnya," jelas seorang warga Kotabaru, Kamis sore. 

Dalam kejadian ini disebutkan satu unit sepeda motor juga tenggelam kedalam sungai. Untungnya, tidak jatuh korban jiwa dalam musibah ini, saat itu air sungai juga sedang pasang. 

Seharusnya, infrastruktur jembatan dan jalan ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah, karena merupakan akses utama untuk angkutan orang dan barang. Kalau sudah ambruk seperti ini, maka membuat akses Transportasi menjadi lumpuh dan hanya mengandalkan lewat air (pompong dan sampan).(dow/hro)

Inilah 8 Titik Lokasi Demonstrasi di Pekanbaru

BERITA RIAU, PEKANBARU - Hari ini, Rabu (28/10/2015), sebanyak 8 titik di Riau melangsungkan aksi demo. Permasalahan yang di demo oleh para massa aksi ini adalah terkait permasalahan asap di Riau hingga penuntasan kasus Plt Gubri.

"Hari ini yang demo itu mulai dari muslihah Hizbut Tahrir Indonesia, mahasiswa UIN Suska Riau, KNPI, KAMMI, mahasiswa Pelalawan dan Gempar," kata Kabag Operasional Polresta Pekanbaru Kompol Muhammad Sembiring, Rabu (28/10/2015).

M Sembiring menambahkan, 8 lokasi yang menjadi sasaran aksi demo adalah, Kejati Riau, DPRD Riau, kantor Gubernur Riau, Tugu Zapin, kantor Arara Abadi di Tengku Umar  Tugu Perjuangan, lapangan MTQ. "Untuk yang di MTQ katanya tidak jadi," lanjut M Sembiring

Untuk demo ini sendiri, Polresta Pekanbaru menurunkan personil sebanyak 300 personil dibantu dengan Polsek untuk mengantisipasi unjuk rasa yang anarkis.

"Sebagian unjuk rasa ada yang mulai dari jam 8.30, ada juga yang jam 10.00 dan 11.00. Untuk jumlah masa sendiri mulai dari 100-1000 orang. Tapi kita tidak tahu pasti apakah benar jumlah 1000 atau bagaimana kita lihat nanti," lanjutnya.

Saat ini, masa aksi sudah mulai melakukan aksi dilokasi aksinya masing-masing. Sedangkan pihak kepolisian sendiri sudah mulai berjaga usai melakukan apel kesiapan aksi demo saat ini.(dow/btp)

Plt Gubri Imbau Masyarakat Sukseskan Program KB

Plt Gubri saat Acara Program BKKBN

BERITA RIAU, KAMPAR - Dengan pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar yang semakin pesat, kita harus berkomitmen untuk bisa memberikan kontribusi yang jelas pada program Keluarga Berencana (KB) karena, kalau kita tidak bisa sukseskan program ini, dikhawatirkan beberapa tahun ke depan kita akan kewalahan. 

Demikian dikatakan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman pada acara Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi Riau Tahun 2015 di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Selasa (27/10/15). 

Ditambahkan Plt Gubri bahwa Program KB ini harus kita mulai dari lingkungan terkecil, dari lingkungan rumah tangga sampai ketingkat Kabupaten dan provinsi, kita harus bertekat untuk sukseskan program ini. 

"Kita berharap, melalui program KB Kes, kegiatan msyarakat makin bertambah, meski dengan berbagai kendala yang dihadapi, karena jika kehidupan yang kita jalani kurang berencana, maka keluarga kita tidak akan bahagia," ujar pria yang akrab disapa Andi tersebut. 

Pada kesempatan tersebut, Andi mengatakan kepada para bidan agar jangan putusasa dalam menghadapi masyarakat yang terkadang tidak mengerti dan memahami tentang program KB Kes, tetaplah ikhlas, tabah dan sabar dengan kondisi yang seperti ini, agar program yang kita inginkan dapat tercapai. 

Sementara itu, Bupati Kampar H Jefri Noer dalam arahannya mengatakan, Kabupaten Kampar membangun dengan 5 pilar pembangunan, dengan dijalankannya program Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi, anak-anak masyarakat tidak akan lebih dari 2, karena mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, oleh karena itu program KB yang kita harapkan akan bisa sukses. 

Sementara itu, Mike Silvia Sangian dari BKKBN Pusat mengatakan bahwa, kita akan jadikan Kabupaten kampar sebagai contoh di tingkat Nasional dengan ide-ide cemerlang dari Bapak Bupatinya dalam menyejahterakan masyarakat dan mensukseskan program KB. 

"Kabupaten Kampar menjadi teladan di tingkat Nasional, tentang konseling remaja, dengan demikian, akan bisa menyiapkangenerasi berencana, generasi yang sehat, cerdas dan ceria," ujar mike.(dow/rls)

Dewan : Sibuk Urusi RTMPE, Bupati Kampar Tak Pedulikan Masyarakat

Bupati Kampar, Jefri Noer saat Menjelaskan
Program Tanam Bawang (RTMPE)

BERITA RIAU, KAMPAR - DPRD Kampar angkat bicara para wakil rakyat ini menilai bahwa penanganan terhadap korban kabut asap yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar tak serius. 

"Bahkan ditemukan disatu kecamatan Puskesmas oksgien yang stadby itu hanya satu. Lima oksigen lagi kosong begitu juga tabung kecil. Kalau korban asap nanti ada yang berjatuhan lima atau sepuluh orang kan akan sangat kewalahan,"tegas Sekretaris Komisi II DPRD Kampar Agus Candra saat jumpa Pers digedung DPRD Kampar Senin (26/10/15) 

Dikatakannya Pemkab Kampar mestinya harus memikirkan bagaimana evakuasi terhadap korban kabut asap jika sewaktu-waktu memerlukan evakuasi. Agus membeberkan, dari peninjauan ke lapangan, saat ini posko dan Puskesmas yang ada terkesan tidak siap dalam penanganan korban kabut asap. 

"Idealnya dokter harus standby di posko bukan on call atau sewaktu-waktu diperlukan baru ditelpon,"tambahnya. 

Pada kesempatan itu ia juga minta Bupati Kampar harus bersikap tegas dan memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampar akibat kabut asap. 

Salah satu dengan memberikan instruksi dan koordinasi dengan pemerintahan terendah yakni seluruh kepala desa.Sebab ia menilai belum ada program dan agenda yang jelas dari Pemkab Kampar dalam menangani korban asap. 

"Kalau betul-betul terjadi kekurangan oksigen untuk negeri ini maka hancur negeri ini. Kalau nanti terjadi kurang oksigen bagaimana," tanya Agus heran. 

Selanjutnya petugas kesehatan harus aktif turun ke tengah masyarakat karena bukan tidak mustahil telah banyak orang tua susah bernapas dan ini memerlukan evakuasi. 

"Mustahil tak ada bayi-bayi yang telah kena imbas kabut asap dan bukan mustahil pula ada ibu-ibu hamil yang memerlukan oksigen," tegas Agus. 

Berkaitan dengan rumah singgah bagi korban kabut asap di Balai Bupati Kampar, Agus menilai fasilitasnya perlu ditambah. 

"Oke ruangannya sudah nyaman kalau cari udara segar ada ac nya. Tapi kalau masyarakat mau mencari pertolongan, yang butuh oksigen bagaimana dan tempatnya di mana," ulas Agus. 

Rumah singgah itu juga harus dilengkapi obat-obatan dan tenaga yang memadai termasuk dokter yang standby. 

Untuk itu menurut Agus Pemkab Kampar perlu membentuk tim penanganan bencana dan sejauh ini belum ada tim ini. 

Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Kampar Firman Wahyudi menyampaikan bahwa meski bencana kabut asap di Kabupaten Kampar telah berlangsung hampir tiga bulan tapi dia menilai sampai hari ini DPRD Kampar masih melihat keikutsertaan perusahaan hanya ada satu perusahaan yakni RAPP dalam penanggulangan permasalahan kabut asao yang mendirikan posko. 

"Namun perusahaan yang notabene lahannya di Kampar aktivitasnya melakukan pencegahan dan aksi sosial bersama pemerintah menangani kabut asap tidak ada," beber Firman. 

Untuk itu dia minta perusahaan turut membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana kabut asap.

Komisi IV DPRD Kampar

"Dengan peristiwa ini ada momentum besar daerah melakukan penertiban terhadap perusahaan nakal. Karena kami melihat pemerintah sudah berikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar persoalan Karlahut dan persoalan lain. Namun pemerintah daerah perlu melakukan penertiban legalitas dan hal lain," ucap Firman. 

Menurut Firman, perusahaan hendaknya bergabung dengan Puskesmas yang ada di setiap kecamatan dalam memberikan bantuan penanganan terhadap korban kabut asap. Firman minta aksi nyata Pemkab dengan perusahaan sehingga masyarakat yang datang ke posko evakuasi merasa terbantu. 

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kampar Syai'i berharap pihak Pemkab Kampar dan perusahaan di Kampar memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang terkena dampak kabut asap. 

"Ini bukan persoalan Kampar tapi nasional. Kami himbau perusahaan untuk memberikan baktinya kepada masyarakat bersama Pemda. Untuk bisa bersama, paling tidak meminimalisir," kata Syafi'i. 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kampar lainnya Diski. Menurutnya, sekarang ini di Kampar bukan lagi fokus pemadaman api karena saat ini banyak sekali anak kecil yang jatuh sakit, anak sekolah yang sering libur dan masyarakat terkena ISPA dan penyakit lainnya akibat kabut asap.(dow/rtm)

Wah, Diam-Dam Plt Gubri Berhentikan Zaini Ismail Sebagai Sekdaprov Riau

Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman saat Berjabat
Tangan dengan Plt Sekdaprov Riau, M Yafiz

BERITA RIAU, PEKANBARU - Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman diam-diam telah menyiapkan proses pergantian pemangku jabatan Sekdaprov Riau. Zaini Ismail yang belakangan memang terkesan ditinggalkan, secara resmi diberhentikan. Telah dilakukan pelantikan penggantinya.

M Yafiz saat dihubungi awak media membenarkan bahwa dirinya dipercaya menggantikan Zaini Ismail, hanya saja dengan status Plt. 

“Bukan jadi Sekda definitif, tapi Plt Sekda,” jawab Yafiz melalui pesan singkat kepada wartawan.

Prosesi pelantikan M Yafiz sebagai Plt Sekdaprov Riau sudah berlangsung. Langsung dipimpin Plt Gubri di Ruang Melati Kantor Gubernur, Senin (26/10/15).(dow/rtm)