KPU Inhu Sudah Persiapkan 18 Pertanyaan Untuk Debat Paslon

BERITA RIAU, INDRAGIRI HULU - Minggu (15/11/2015), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu (Inhu) merumuskan sejumlah pertanyaan yang akan digunakan pada debat kandidat. Muhammad Amin, Ketua KPU Inhu berkata bahwa proses perumusan pertanyaan tadi melibatkan berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, LSM, dan juga Mexsasai Indra selaku moderator.

Menurut Amin, berdasarkan hasil perumusan yang dilakukan telah ditentukan 18 pertanyaan yang akan disampaikan pada debat kandidat.

"Dari 18 pertanyaan itu nantinya akan dibagi tiga untuk setiap pasangan calon, dan dibagi dalam tiga sesi," ucap Amin, Minggu (15/11/2015).

(simak juga : Debat Kandidat Pilkada Inhu, Mexsasai Indra Ditunjuk Jadi Moderator)

Amin berkata bahwa 18 pertanyaan tersebut juga kembali dirampungkan sebelum disampaikan pada saat debat kandidat. Debat kandidat sendiri akan dilaksanakan pada Kamis (19/11/2015) mendatang.

Amin berharap kiranya selama persiapan hingga pelaksanaan debat kandidat tidak ada masalah. "Semoga lancar-lancar hingga pelaksanaan debat kandidat nantinya," ucap Amin. (dow/tbp)

KPU Pelalawan : Surat Suara Rusak Tanggung Jawab Percetakan

BERITA RIAU, PELALAWAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pelalawan memperkirakan pencetakan surat suara selesai pada Senin (16/11) besok. Kertas suara itu akan digunakan pada hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah. (Pilkada) tahun 2015.

Menurut Ketua Divisi Logistik KPU Pelalawan, Wawan Subekti, kepada Wartawan, Minggu (15/11/2015), pihaknya telah mengontrol proses pembuatan surat suara. Lebih dari setengah dari yang ditargetkan sudah selesai.

Setelah itu, logistik Pilkada itu akan dibawa ke kantor KPU Pelalawan di kompleks perkantoran Bhakti Praja dengan pengawalan ketat kepolisian. Kemudian diinapkan di kantor sebelum dilakukan penyotiran.

"Jika ada surat suara yang rusak atau tidak sesuai dengan speknya, itu tanggung jawab pihak percetakan," kata Wawan.(dow/tbp)

Adrianto Dikeroyok Timses Calon Bupati Kuansing Akibat Pakai Mobil Berlogo PDI-P

BERITA RIAU, KUANTAN SINGINGI - Andrianto (37) warga Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Singingi (Kuansing) yang babak belur dihajar massa Tim Sukses Pemenangan calon Bupati Kuansing IP tanggal 5 November 2015 lalu berharap agar kasusnya yang telah dilaporkan ke Polres Kuansing diproses dengan serius.

Saat dikonfirmasi ke Kapolres Kuansing AKBP Edi Sumardi, Minggu (15/11/2015), AKBP Edi Sumardi melalui pesan singkatnya membenarkan ada laporan itu dan masih dalam penyelidikan. "Saat ini sudah beberapa saksi yang berada di TKP diperiksa untuk dimintai keterangan," ujar Edi Sumardi.

Saksi yang sudah diperiksa diantaranya Antoni rekan korban dan termasuk juga tim Pemenangan calon bupati Kuansing IP yang diduga menganiaya Andrianto.

Sementara itu, Andrianto melalui pengacaranya Nita Widyastutie SH MH kepada wartawan, Minggu (15/11/2015) mengatakan, penganiayaan yang dialami kliennya terjadi pada Kamis (5/11/2015) lalu sekitr pukul 23.00.

"Saat itu, Andrianto dan temannya Antoni jalan-jalan dengan mobil Daihatsu Feroza dengan gambar PDI Perjuangan, Sesampainya di depan Posko Pemenangan calon bupati Kuansing Indra Putra mobil klien saya berhenti karena macet," ujar Nita.

Tapi tiba-tiba tambah Nita, beberapa orang dari posko calon bupati itu mendatang Adrianto dan Adrianto hanya diam dalam mobil, sedangkan temannya (Antoni) ditarik keluar mobil.

Kemudian datang beberapa orang menghampiri Andrianto dan merampas HP Andrianto. "Tanpa tanya seorang pelaku langsung saja memukul klien kami. Melihat hal itu, massa yang sedang berkumpul di Posko langsung datang dan mengeroyok klien kami," ungkap Nita.

(simak juga : Dugaan Kecurangan Di Pilkada Kuansing, Satgas Serahkan Bukti Ke Bawaslu)

Setelah massa puas menganiaya Andrianto, kemudian seseorang pria diduga berinisial IP berkata kepada Andrianto. 'Kalau mau ambil HP, ambil di Polres'. Tidak terima kata Nita lagi, malam itu juga, Andrianto melapor Polres Kuansing.

"Besoknya, ‎habis sholat Jumat (6/11/2015) klien kami ditelepon penyidik Polres Kuansing untuk menyampaikan Imron yang diduga ikut dalam pengeroyokan ada di Polres. Namun tak digubris Andrianto karena sedang ada kesibukan," beber Nita.

"Untuk itu kami yakin dan percaya pada pihak kepolisian akan segera melakukan penangkapan dan penahanan pada para pelaku karena ini merupakan pidana murni," papar Nita.(dow/tbp)

Ketua Panwaslu Kuansing Terancam Dilaporkan

BERITA RIAU, KUANTAN SINGINGI - "Mulutmu Harimaumu, Yang akan menerkam lehermu" pepatah ini sepertinya bisa disematkan kepada ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi. Pasalnya, akibat perkataannya yang menyebutkan Satgas PDIP anti Pilkada Curang yang dibentuk oleh partai berlambang benteng bermoncong putih itu abal-abal. Kini politisi PKB Kuansing itu dilaporkan oleh PDIP Ke Polda Riau.

Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi

Seperti di kutip disalah satu media online belum lama ini, Musliadi menyebutkan, Satgas PDIP anti Pilkada curang merupakan lembaga yang diragukan independensinya. Bahkan kata Musliadi, lembaga yang dibentuk oleh PDIP itu terkesan memata-matai kandidat lain atau pemerintah.

Tak senang dengan sebutan Musliadi itu, kader PDIP berang. Sehingga Ketua DPD PDIP Provinsi Riau, Kordias Pasaribu melaporkan langsung kasus pencemaran nama baik partai itu ke Polda Riau pada hari Kamis(12/11/15).

Menanggapi laporan PDIP tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu(14/11/15) seputar laporan DPD PDIP Riau ke Polda Riau, mengaku siap menghadapi laporan tersebut. Bahkan Musliadi mempersilakan pihak-pihak yang kurang senang atas ucapannya itu untuk melaporkan. 

"Silahkan saja lapor, kalau saya dipanggil nanti, saya akan datang," ujar Musliadi.

Kendatipun Musliadi mengakui penyebutan abal-abal itu, namun maksud Musliadi bukanlah menyoroti PDIP. Melainkan mengkritisi Satgas anti Pilkada Curang yang dibentuk oleh partai tersebut.

(baca juga : Dugaan Kecurangan Di Pilkada Kuansing, Satgas Serahkan Bukti Ke Bawaslu)

"Pengertian abal-abal itu kan banyak, saya mengartikannya antara independen dan tidak dalam pengawasan Pilkada. Lagian, organisasi ini juga tidak memenuhi kriteria organisasi pemantau seperti yang diamanatkan PKPU," jelas Musliadi.

Untuk itu, ia meminta pengurus PDIP Riau agar lebih cermat dalam membaca berita, sehingga informasi yang diterima tidak salah. "Saya tidak pernah bilang Ilegal, kalau abal-abal iya," tuturnya.

Dikatakan Musliadi, sebagai Ketua Komisi A yang membidangi pemerintah, hukum dan politik, sudah sewajarnya untuk menyorot kinerja dari Satgas. Karena, ia tidak ingin ada kerusuhan dalam proses demokrasi di Kuansing.

Ketua Panwaslu Kuansing Terancam Dilaporkan

Katua BP Pemilu DPC PDIP Kuansing Asnaldi juga menuturkan, dalam kasus pencemaran nama baik partai itu dalam membentuk Satgas anti Pilkada curang, tidak menutup kemungkinan akan berbuntut panjang. Karena ada beberapa pihak yang ikut menghujat kinerja Satgas PDIP tersebut. " Ketua Panwaslu Kuansing juga terancam akan dilaporkan ke Bawaslu. Karena telah menyebut Satgas lembaga ilegal," Asnaldi menjelaskan.

Namun dilaporkan atau tidaknya Ketua Panwaslu itu ujarnya, tergantung kepada DPD PDIP Riau. Karena proses hukum telah diambil alih oleh DPD PDIP untuk menindaklanjuti.

Selain itu, Kepala Kesbangpol Kuansing, Linskar juga menyebutkan kepada media jika Keberadaan Satgas) Anti Pilkada Curang yang dibentuk PDIP di Kuansing belum terdaftar di Kesbangpol Kuansing. Sehingga pemerintah sulit untuk mendeteksi organisasi ini bergerak dibidang apa dan untuk apa.

Kata Linskar, Kesbangpol sebagai instansi pemerintah yang bertugas membina Partai Politik, pihaknya selalu berupaya agar tidak terjadi gesekan di masyarakat, baik antara Parpol maupun masing-masing tim sukses.

"Sebaiknya mendaftar ke Kesbang, biar kami tahu organisasi ini apa, bergerak dalam bidang apa," kata Linskar. Sebagai Desk Pilkada, Kesbangpol selalu memantau pelaksanaan Pilkada Kuansing. Ia menilai, Satgas Anti Pilkada merupakan organisasi liar.

"Sepanjang tidak mendaftar di lembaga terkait, berarti ini jelas organisasi liar," tutur Linskar.(dow/rtm)

KPU Meranti Taja Debat Kandidat Kepala Daerah 28 November 2015

BERITA RIAU, MERANTI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti akan menggelar debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati pada 28 November 2015 mendatang.

Kegiatan ini akan mempertemukan Dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti antar Pasangan ProBisa (Irwan Nasir - Said Hasyim) dan Pasangan Bermutu (Tengku Mustafa - Amyurlis alias Ucok). 

"Rencananya akan kita gelar debat kandidat ini di Gedung Aula RSUD Meranti, tapi tergantung kondisinya nanti. Bisa saja kami menggelarnya di tempat yang lain," ujar Yusli, Jumat (13/11/2015) siang. 

Ia menjelaskan, pemilihan waktu pelaksanaan debat kandidat ini pada siang hari, mengingat untuk mempermudah pengamanan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian di sekitar lokasi pelaksanaan debat kandidat berlangsung. 

Mengenai tema yang akan diangkat pada debat nanti, pihaknya telah menentukan tema yang menarik, yakni tentang peningkatan ekonomi masyarakat daerah dan infrastruktur wilayah kepulauan. "Tentu saja tema ini sangat sesuai dengan letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau," jelasnya. 

Selain itu, panelis yang terlibat dalam debat ini didatangkan dari Universitas Riau, yaitu Dosen Ekonomi, Fisipol dan Perikanan. 

Mengingat pelaksanaan debat kandidat ini di dalam gedung dan tamu undangan yang hadir dibatasi, Yusli mengimbau kepada masyarakat Meranti untuk tidak perlu khawatir, karena debat kandidat ini akan disiarkan di radio dan juga siaran tunda di RTV. 

Yusli berharap, debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati ini bisa dijadikan sebagai sarana sosialisasi tentang Pilkada dan juga sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat Kepulauan Meranti.(dow/rtm)

Dugaan Kecurangan di Pilkada Kuansing, Satgas Serahkan Bukti ke Bawaslu

BERITA RIAU, KUANTAN SINGINGI - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bappilu DPC-PDIP) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Asnaldi menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti video seorang camat di daerah tersebut mengerahkan ratusan guru dan dilaksanakan di sebuah sekolah untuk mengkampanyekan salah satu calon nomor urut satu pasangan Indra Putra Komperensi disingkat IKO.

Ketua Bappilu DPC PDI P Kuansing, Asnaldi

“Satgas ada bukan hanya sekedar berkata kosong, kami menemukan bukti-bukti kecurangan, termasuk bukti video keterlibatan salah seorang camat di Kuansing. Dan masih banyak kecurangan-kecurangan lainnya yang terjadi dan sedang kami lengkapi bukti-bukti itu. Jika kami tidak melakukan upaya ini belum tentu kecurangan ini terkuak”ungkap Asnaldi kepada awak media, Kamis (12/11/2015).

Ditambahkan Asnaldi lagi, bahwa Bappilu DPC PDI Perjuangan Kuansing lusa kemarin sudah menyampaikan bukti video pelanggaran dan keterlibatan Camat kepada pengurus DPD PDIP Riau guna diteruskan kepada DPP untuk selanjutnya langsung disampaikan kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Cahyo Kumolo dan harapannya agar sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) untuk diberikan saksi berat terhadap camat bersangkutan.

Dan pada Kamis pagi (12/11/2015) juga Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau Megawati Matondang SH melaporkan dan menyerahkan bukti rekaman video tentang Camat yang melakukan kampanye dan mengerahkan guru di sekolah untuk memilih pasangan IKO. Untuk diketahui Indra Putra sendiri adalah masih kerabatnya Sukarmis Bupati Kuansing saat ini masih menjabat.

Rekaman video camat berkampanye tersebut dikatakan oleh Megawati diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau untuk ditindaklanjuti.

“Sikap dari sebagian orang yang sangat reaktif dengan keberadaan Satgas ini bisa jadi indikasi dari ketidaknyamanan kelompok-kelompok tertentu dalam pilkada ini, seharusnya jika bersih kenapa harus risih”kata Asnaldi.

Pada Pemilukada di Kabupaten Kuansing dan akan digelar secara serentak pada 9 Desember tahun ini, di ikuti oleh 3 pasang calon. Dimana masing-masing calon yakni Mardjan Ustha-Muslim, Indra Putra-Komperensi, dan pasangan Mursini-Halim.(dow)

Debat Kandidat Pilkada Inhu, Mexsasai Indra Ditunjuk Jadi Moderator

BERITA RIAU, INDRAGIRI HULU - Terpilih sebagai moderator debat kandidat Pilkada Indragiri Hulu (Inhu) menjadi pengalaman pertama sekaligus tantangan bagi Mexasai Indra.

DR Mexsasai Indra, SH, MH (doc facebook)

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau ini menyebutkan keterlibatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhu mengklarifikasi penunjukan Mexasai sebagai moderator debat kandidat setelah melalui konfirmasi dengan Panwas dan para calon kandidat.

Dalam rencananya, debat akan dilaksanakan pada Kamis (19/11/2015) nanti.

"Ini menjadi pengalaman pertama bagi saya. Memimpin debat calon kepala daerah, " ungkap alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini

Bagi Mex demikian ia akrab disapa, memimpin debat untuk calon kepala daerah berarti sangat penting. Sebab, dari debat itulah nantinya masyarakat bisa menilai pemikiran dari calon pemimpin mereka nantinya.

Dengan pertimbangan itu pulalah bagi Mex juga sangat mempertimbangan bagaimana pola perilaku pemilih.

"Debat kandidat akan berarti penting karena memfasilitasi pemilih masyarakat Inhu. Sejauh mana kemampuan kedua pasangan calon akan diukur dalam kemampuan mereka menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, " terangnya.

Bagi Mex memimpin debat kandidat sama halnya menarik wilayah politik pada hal yang lebih ilmiah.

"Rasa grogi tentu saja ada. Karena juga harus memahami aspek psikologi massa yang tengah hanyut dalam pesta demokrasi, 'ujarnya.

(baca juga : Mexasai Indra : Perda Parkir Cacat Formil Dan Langgar Asas Kepatutan)

Ditanya persiapan, Mex mengaku tidak begitu membebaninya. Pengalaman mengisi seminar serta membantu pemikiran perkara-perkara baik di lembaga polri serta kejaksaan sudah cukup menempa mental.

"Saya pikir mereka (calon kandidat.red) adalah mereka yang akan memperjuangkan daerahnya. Jadi itu akan bisa sejalan ketika saya harus berdiri didepan mereka untuk mengajukan pertanyaan nantinya, " paparnya.

Untuk lebih memantapkan tugasnya sebagai moderator, Mex menyebutkan akan lebih banyak melakukan diskusi dengan KPU sekedar bertukar fikiran.

"Semoga debat nanti bisa berjalan lancar, " harap Mex.(dow/tbp)

sumber  : Tribun

28 November 2015, KPU Rohil Agendakan Debat Publik

BERITA RIAU, ROKAN HILIR - KPU Rohil merencanakan jadwal debat publik untuk empat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati tanggal 24 atau 28 November 2015. Jadwal tersebut masih dikoordinasikan lagi dengan paslon. 

Komisioner KPU Rohil, Taufiq didampingi Suprianto
di Ruang Kerjanya

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Rohil, Agus Salim, Kamis (12/11/15) melalui seluler. “Antara tanggal 24 atau 28, ini masih mau dikoordinasikan dengan pasangan calon,” katanya singkat dari Jakarta, melalui seluler. 

Terkait hal tersebut, Komisioner KPU, Taufiq didampingi Suprianto ketika ditemui diruang kerjanya membenarkan jadwal debat public tersebut. “Ketua memang sudah nelpon dari Jakarta, jadwal debat yang pada awalnya tanggal 14 diundur menjadi kemungkinan tanggal 28, ini masih menunggu kedatangan ketua dulu,” kata Taufiq. 

Tempat debat dilaksanakan di GOR Batu Enam, dengan menghadirkan keempat pasangan calon, moderator dari akademisi, pasangan calon yang satu akan saling memberikan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain, sementara yang menyaksikan debat, tidak bisa memberikan pertanyaan. 

Debat tersebut menurutnya berkemungkinan tidak bisa disiarkan secara langsung oleh Riau Televisi, karena sejumlah kabupaten/kota juga sudah membuat jadwal siaran langsung yang sama, namun sesuai dengan ketentuan, bisa dilakukan siaran tunda. 

Diakuinya, debat public pertama direncanakan tanggal 14 November 2015, namun pada jadwal bersamaan, pihak pusat dan provinsi juga mengagendakan sejumlah kegiatan yang harus diikuti pihak KPU Rohil, sehingga jadwal tersebut tidak bisa dilakukan debat.(dow/rls)

Rencana Penggabungan Dua SOTK di Pemprov Riau Terkendala Izin Kemendagri

BERITA RIAU, PEKANBARU - Rencana pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk menyatukan dua Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dalam satu atap (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau) untuk sementara belum dapat direalisasikan. 

Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri belum bisa memberikan keputusan pasti, tentang penggabungan dua SOTK tersebut.

Asri Auzar, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Riau

"Kami sudah dua kali melakukan konsultasi dengan Kemendagri. Menurut Doktor Yofie, bagian biro hukum di Kemendagri mengatakan, penggabungan dua SOTK ini belum bisa dilaksanakan,” kata Asri Auzar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (11/11/15).

Waktu itu, pihaknya mempertanyakan alasan Kemendagri melarang penggabungan SOTK yang dimaksud. Pihak Kemendagri sebutnya, belum bisa memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan tersebut.

"Mereka saja masih ragu apa alasan tidak bisa di laksanakan penggabungan SOTK satu atap itu, tapi mudah-mudahan akhir tahun ini dapat terselesaikan,” ungkap sekretaris Komisi D DPRD Riau ini.

Akibatnya, DPRD Riau tidak mau memaksakan kehendak dalam mengesahkan Peraturan Daerah atau Perda terkait penggabungan ini. Salah satunya disebabkan karena belum adanya dasar hukum dari Kemendagri. 

"Setiap hal-hal yang akan dijadikan Perda harus di konsultasikan dulu dengan Kemendagri. Jika awal tidak dibenarkan oleh mereka nanti, maka bakal di coret juga oleh mereka," tutup politisi asal Rokan Hilir ini.(dow/rtm)

Septina Primawati Siap Dipilih Ical Pimpin DPRD Riau

BERITA RIAU, PEKANBARU - Septina Primawati Rusli, Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau pilih tidak banyak komentar saat namanya direkomkan DPP Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, seperti isi surat yang beredar di DPRD Riau. 

Septina Primawati Rusli, Anggota Fraksi Golkar
DPRD Riau

"Saya belum terima SK-nya, makanya saya tidak bisa kasih komen. Informasi itu kan baru dari teman-teman, informasi resminya saya belum terima," kata Septina Primawati Rusli kepada wartawan, Senin (09/11/15). 

Meskipun demikian, ia mengatakan, kesiapannya jika diamanahkan DPP Golkar untuk mengisi jabatan ketua dewan pasca ditinggalkan Suparman yang maju pada pemilihan kepala daerah Rokan Hulu. 

"Kalau saya siap ya. Saya nggak ada komunikasi dengan DPP dan DPD I Golkar Riau. Saya serahkan kepada DPP,"; ungkap anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Inderagiri Hilir ini yang juga menjabat anggota Komisi E DPRD Riau ini.

Di samping itu sebutnya, ia mengakui sama sekali tidak pernah kepikiran untuk menjabat posisi strategis di DPRD Riau. Ia pun mengatakan, DPD I Golkar Riau sudah mengeluarkan rekomendasi terkait tiga nama yang akan menjabat ketua DPRD Riau. 

"Saya nggak pernah kepikiran. Artinya yang kita ketahui dan diusulkan itu kan tiga nama (Supriati, Masnur dan Erizal Muluk, red). Dan yang ditentukan itu DPP, kenapa nama saya keluar, itu tanyalah DPP," tutupnya.(dow/dbs)

Inilah 39 Pejabat yang Mengikuti Assestment Tahap II Kota Pekanbaru

BERITA RIAU, PEKANBARU - Setelah pendaftaram Resmi ditutup oleh pihak Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Tinggi Pratama tahap II, Jumat ( 6/11/2015). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Pekanbaru merilis 39 nama para pejabat yang mendaftar beserta jabatan yang dilamar mereka.

Ilustrasi

Berikut nama dan jabatan yang dilamar: untuk

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dilamar 7 peserta

1.    Herdi Salioso SE MA (Fungsional Umum Bappeda)

2. Ir. Dedi Gusriadi MT (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

3.    Drs. H Syofian (Kepala Bappeda)

4. Drs  Mohd Noer MBS (Asisten Pemerintahan Umum)

5.    DR Firdaus, CES (Fungsional Umum Bappeda)

6.    HM Syukri Harto SE MSi (Sekretaris Daerah)

7.    Drs Azwan MSi (Kepala Disperindag)

Jabatan Asisten Pemerintahan dilamar oleh tiga peserta

1.    Drs H Dastrayani Bibra MSi (Asisten Administrasi Umum)

2.    Drs Zuharni MSi (Fungsional Umum Bappeda)

3.    Drs H Mohd Noer MBS (Asisten Pemerintahan Umum)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dilamar 3 peserta

1. Ir Asril Astaman (Fungsional Umum Bappeda)

2. Ir Dedi Gusriadi MT (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)

3.  H Azmi ST MT (Staff Ahli Bidang Pembangunan)

Asisten Administrasi Umum dilamar 3 peserta

1. Drs H Datrayani Bibra MSi (Asisten Administrasi Umum)

2.  Zulfahmi Adrian SP MSi (Kasatpol PP)

3.  Drs Azwan MSi (Kadis Disperindag)

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dilamar 5 peserta

1.  Drs Dimyath (Fungsional Umum Bappeda)

2.  Drs Ahmad Yani (Sekretaris DPRD Pekanbaru)

3. DR Hj Mutia Eliza MM (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan SDM)

4.  Ir H Sentot Joko Prayetno MM (Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat)

5. Drs Ingot Ahmad Hutasuhut (Kadis Koperasi dan UMKM)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilamar 7 peserta

1. Drs H Azharisman Rozie MSi ( Kepala BKD )

2.  Sadri SSos ( Fuingsional Umum Bappeda)

3. H Edi Effendi S Sos (Kabid Pengadaan Pegawai dan Simpeg BKD)

4.  Nikmatullah SH (Kabid Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin)

5. Dra Hj Masriya (Sekretaris BKD)

6. Zarman Chandra SSTP Msi (Camat Payung Sekaki)

7. Drs Ingot Ahmad Husasuhut (Kadikop dan UMKM)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilamar 8 peserta

1. Drs Hj Yusrizal (Inspektur Inspektorat Pekanbaru)

2. Ir Asril Astaman Fungsional Umum Bappeda

3. DR Hj Muti Eliza MM (Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan SDM)

4. Ir Ryantoni Msi (Fungsional BKD)

5. Drs H Syofian (Kepala Bappeda)

6. Rinaldi SE Mkes (Sekretaris Diskes)

7. DR Ir Firdaus CES (Fungsional Umum Bappeda)

8. H Rasul Salim SKM Mkes (Fungsional Umum Dinas Kesehatan)

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) dilamar 3 peserta

1. M Jamil SAg MAg ( Plt Ka BPTPM)

2.  Irni Dewi Tari SSTP Msi ( Fungsional Umum Setdako)

3. Zarman Chandra SSTP MSI (Camat Payung Sekaki)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dilamar 3 peserta

1. Agus Pramono (Kaban Kesbangpol)

2. Zulfahmi Adrian SP Msi (Kasatpol PP Pekanbaru)

3. Irni Dewi Tari SSTP MSI (( Fungsional Umum Setdako)

Inspektorat Kota Pekanbaru dilamar 7 peserta

1. Drs Yusrizal (Inspetur Inspetorat)

2. DR H M Herdi Salioso SE MA (Fungsional Bappeda)

3. Drs Kendi Harahap MT (Kabag Adm Perekonomian SDA)

4.  Drs Zuharni MSi (Fungsional Umum Bappeda)

5. H Erdiman SE MM (Kabid Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan)

6. H Azmi ST MT (Staf Ahli Bidang Pembangunan)

7. Hendra Afriardi SH Msi (Sekretaris Disperindag)

Sekretaris DPRD Kota dilamar 3 peserta

1. Drs Ahmad Yani (Sekretaris DPRD)

2.  H Erdiman SE MM (Kabid Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan)

3. H Rasul Alim SKM M Kes (Fungsional Umum Diskes)

Kepala Dinas Pendidikan dilamar 3 peserta

1. H Abdul Jamal (Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan)

2. DR H Nurfaisal MPd (Sekretaris Dinas Pendidikan)

3. Prof DR Zulfadil SE MBA (Kadis Pendidikan)

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya dilamar 3 peserta

1. Ir Syafril MT (Staf ahli Pemerintahan)

2.  Ir H Ahmad Ridha MT (Kabid Bangunan Gedung Cipta Karya)

3.  Ali Umar SST MM (Kasi Prasaranan Lingkungan Cipta Karya)(dow/rls)

Peserta Seleksi Jabatan Pemko Pekanbaru Incar Posisi Sekda

BERITA RIAU, PEKANBARU - Hingga hari terakhir pendaftaran, sudah 31 orang yang ikut assesment atau Seleksi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Hampir semua posisi yang dilowongankan sudah ada pendaftarnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, Masriya, Jumat (06/11/2015). "Minimal kan satu jabatan harus diikuti oleh tiga pendaftar. Untuk itu sudah terpenuhi," sebutnya.

Ilustrasi

Tentang posisi jabatan yang dilowongkan, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) paling banyak diminati. "Paling banyak minat untuk Sekda dan Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah). Jabatan lain yang paling sedikit Kesbangpol," sebutnya.

Satu posisi ada tiga orang pendaftar dan ada satu orang ada yang melamar dua jabatan. "Dari 13 posisi itu, sudah terpenuhi tiga pelamar, ada juga empat pelamar, artinya sudah terpenuhi kuota," sebutnya.

Lanjutnya, setelah berkas masuk, masih ada tahapan sebelum diumumkan pada 7 November. Panitia Seleksi (Pansel) terlebih dahulu akan melakukan verifikasi sebelum diumumkan. Kemudian pada 09 november mendatang, langsung dilaksanakan ujian oleh tim pansel. 

"Saya rasa tidak ada perpanjangan. Karena kuota sudah cukup. Dan akan diumumkan besok," katanya.

Seperti yang diketahui pada assesment jilid II ini posisi yang dilowongkan, yakni Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektur Inspektorat kota, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya.(doa/btp)

Bupati Rohil Buka Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bersama Anggota DPR-MPR RI

BERITA RIAU, ROKAN HILIR - Bupati Rohil Suyatno membuka Sosialisasi 4 Pilar Kebengsaan bersama Anggota MPR RI Tabrani Maamun. Sosialisasi diikuti 200 siswa SMP. 

Sosialisasi dilakukan Senin (2/11/15) di gedung serbaguna SMP Negeri I Bangko, 4 pilar yang disosialisasikan, Pancasila, UUD NRI 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. 

Dalam pengarahan, Bupati Suyatno menyatakan, kalau sosialisasi 4 pilar ini dilakukan secara kontinue, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. 

Pengalaman lalu, pegawai harus mengikuti penataran P4, apalagi memegang posisi jabatan, harus pegang sertifikat P4, tapi sekarang tidak demikian. 

Empat kali amandemen UUD 45, aspirasi, otonomi daerah, daerah ingin mengelola daerah secara otonom, namun apa yang terjadi, dengan istilah, kepala dilepas, ekor dipegang, negara belum rela melepas Otonomi daerah. 

Negara menurutnya kaya, masyarakat, banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Riau salah satu penyumbang devisa untuk negara, kalau transparan, makmur.

Rohil memiliki APBD Rp2,793 triliun, kalau daerah yang mengatur, jika ingin mencetak sawah 1000 ha, beli becak, bangun tali air, bangun sekolah dua tingkat, tak ada aturan yang berbelit-belit, keinginan itu, bisa tercapai. 

Tapi apa yang terjadi, Silpa besar-besaran, karena banyak aturan yang menumpuk-numpuk. 31 Desember tutup buku. "Mengapa tidak 31 Maret tahun berikutnya berakhir tahun anggaran. Otonomi daerah setengah hati, tidak full," ujar Suyatno. 

Sosialisasi 4 pilar, pencetus Taufiq Kemas, dinilai sangat penting, agar tak ada orang yang menginjak-nginjak foto presiden, bakar membakar, serta melakukan tindakan anarkis lainnya. "Anak-anak jangan terpancing, dengan kondisi tak menentu, maka munculkan P4, kantor BP7. CPNS wajib ikut penataran selama dua minggu," aspirasi Suyatno yang minta agar Anggota MPR RI Tabrani Maamun menperjuangkannya. 

Kepala SMP Negeri I Bangko, H Bustami dalam sambutannya mengatakan, 200 siswa dan guru dilibatkan dalam sosialisasi tersebut. 

Tabrani Maamun katannya sekolah di SMPN I pada tahun 60-an, termasuk dua gubernur, Saleh Djasid, Annas Maamun, Wakapolda di Semarang, Wali Kota di Jambi serta banyak lagi yang lainnya.(dow/adv)

Bupati Harris : Penerimaan Honorer di Pelalawan Ditiadakan

BERITA RIAU, PELALAWAN - Bupati Pelalawan, HM Harris, mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (2/11/2015), terkait penerimaan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan.

Bupati Pelalawan, HM Harris

"Untuk saat ini penerimaan honorer ditiadakan untuk sementara dulu," kata Bupati Harris dalam coffee morning bersama pejabat.

Menurut Harris, selama ini penerimaan pegawai honor dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) masing-masing. Sehingga jumlah dan sistem penerimaannya tidak terpantau. Yang lebih penting lagi, dalam proses penerimaannya ada yang menjual nama bupati.

"Ada yang menjual saya. Katanya untuk pak Bupati, jadi diterima sekian orang. Saya nyatakan tidak ada saya menyuruh ataupun menerima apapun. Banyak laporan yang masuk ke saya," terangnya. (dow/rtm)

Pj Bupati Bengkalis Mekarkan Tiga Kecamatan Baru di Duri

BERITA RIAU, BENGKALIS - Penjabat Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie secara tegas dan lantang, mengumumkan kabar gembira kepada masyarakat Kecamatan Mandau terkait pemekaran yang tengah dikebut oleh Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis.

"Ini kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk Kecamatan Mandau, Pinggir dan Buki Batu, karena saat ini Pansus DPRD tengah menggesa pengesahan Ranperda pemekaran. Oleh karena itu, patut kita syukuri bersama dan beri apresiasi," ujar Ongah, sapaan akrab Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie saat didaulat memberikan sambutan pada pengukuhan penghulu Adat Se-Kecamatan Mandau, dilapangan halaman Gedung LAMR Mandau, Sabtu (1/11/15).

Ilustrasi

Terpisah, Ketua Pansus DPRD Pemekaran Kecamatan, Hendri Hasibuan membenarkan jika pihaknya tengah menggesa pemekaran ditiga Kecamatan masing-masing Kecamatan Bathin Selapan (Pemekaran Mandau), Talang Mandau (Pemekaran Pinggir) dan Kecamatan Bandar Laksaman (Pemekaran Bukit Batu).

"Kita sudah melakukannya sejak 24 Oktober lalu, Ranperdanya sudah diajukan dan disetujui oleh masing-masing fraksi," ungkap Hendri.

Dikatakan Hendri, guna mengejar target mewujudkan Kecamatan baru itu, pihaknya memohon do'a dan dukungan bersama dari masyarakat. 

"Target kita sebelum akhir Desember mendatang harus sudah terlaksana, untuk itu mohon do'a dan dukungan masyarakat, dikarenakan dengan dimekarkannya tiga Kecamatan itu dapat memperpendek rentang waktu masyarakat terkait pelayanan dan ucapan terima kasih juga kita berikan kepada Pemkab Bengkalis yang telah menjawab aspirasi masyarakatnya, tambah Hendri mengakhiri.(dow/rtm)

Kunnjungi Pulau Halang, Calon Bupati Rohil Suyatno Janjikan Pemerataan Pembangungan

BERITA RIAU, ROKAN HILIR - Calon Bupati Rohil Suyatno mengunjungi Pulau Halang, Kecamatan Kubu Babussalam dan Kepenghuluan Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako. Dari dua tempat ini, dukungan masyarakat terlihat semakin hari semakin ramai. 

Kampanye Dialogis SuDin di Pulau Halang, Rokan Hilir

Informasi yang berhasil dirangkum, Suyatno datang ke Pulau Halang, Jum’at (30/10/15), bersama sejumlah tim sukses, disambut hangat mayarakat disana. 

Sambutan hangat juga diberikan masyarakat di Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako sehari sebelumnya, Kamis (29/10/15), ditempat ini, Suyatno didampingi Calon Wakil Bupati, Djamiludin. 

Calon Bupati Rokan Hilir H. Suyatno dalam kesempatan tersebut berjanji akan melakukan pemerataan pembangunan, sesuai harapan dari masyarakat dari berbagai lintas suku.(dow/rls)

Pemprov Sebut Ada Oknum yang Mendalangi Aksi Trio Rachman

BERITA RIAU, PEKANBARU - Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Darusman, menduga aksi yang dilakukan oleh massa Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) Riau dengan menurunkan ratusan ibu-ibu pasar pusat itu bisa saja didalangi oknum tertentu.

Aksi Gempar Usut 'Trio Rahman'

Kata Darusman, dugaan itu muncul mengingat mass aksi menuntut soal dugaan KKN yang dilakukan oleh Plt Gubernur Riau Arsydjuliandi Rachman, Anto Rachman sebagai abang kandung Andi Rachman dan Juni Rachman yang juga sebagai adik dari Plt Gubri, serta menyeret nama-nama keluarga yang lain, dalam pengesahaan APBD Riau 2015 lalu. 

"Kalau dugaan ada oknum yang mendalangi bisa saja itu terjadi," katanya, Kamis (29/10/2015).

Darusman menegaskan, untuk persoaln proyek lelang, semua yang dilakukan Pemprov sudah terbuka. Keabsahaan itu bahkan dicantumkan dalam website LPSE Riau. Informasi yang tertera, mulai dari siapa pemenangnya, hingga berapa jumlah pagu anggaran yang dikucurkan.

"Kalau lelangny ditolak, kami memberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan. Kalau memang tidak lengkap juga terus ditolak, itukan memang sudah prosedurnya," sambung Darusman.

Aksi yang memboyong foto Trio Rachman itu, dalam rilisnya memang menyebutkan ada indikasi konspirasi pelelangan proyek sehingga menyebabkan adanya praktek KKN dalam tubuh Pokja Unit Pelelangan Provinsi Riau.

"Tidak mungkinkan ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Kan semuanya sudah tertera jelas," katanya.(dow/tbp)

Inilah 8 Titik Lokasi Demonstrasi di Pekanbaru

BERITA RIAU, PEKANBARU - Hari ini, Rabu (28/10/2015), sebanyak 8 titik di Riau melangsungkan aksi demo. Permasalahan yang di demo oleh para massa aksi ini adalah terkait permasalahan asap di Riau hingga penuntasan kasus Plt Gubri.

"Hari ini yang demo itu mulai dari muslihah Hizbut Tahrir Indonesia, mahasiswa UIN Suska Riau, KNPI, KAMMI, mahasiswa Pelalawan dan Gempar," kata Kabag Operasional Polresta Pekanbaru Kompol Muhammad Sembiring, Rabu (28/10/2015).

M Sembiring menambahkan, 8 lokasi yang menjadi sasaran aksi demo adalah, Kejati Riau, DPRD Riau, kantor Gubernur Riau, Tugu Zapin, kantor Arara Abadi di Tengku Umar  Tugu Perjuangan, lapangan MTQ. "Untuk yang di MTQ katanya tidak jadi," lanjut M Sembiring

Untuk demo ini sendiri, Polresta Pekanbaru menurunkan personil sebanyak 300 personil dibantu dengan Polsek untuk mengantisipasi unjuk rasa yang anarkis.

"Sebagian unjuk rasa ada yang mulai dari jam 8.30, ada juga yang jam 10.00 dan 11.00. Untuk jumlah masa sendiri mulai dari 100-1000 orang. Tapi kita tidak tahu pasti apakah benar jumlah 1000 atau bagaimana kita lihat nanti," lanjutnya.

Saat ini, masa aksi sudah mulai melakukan aksi dilokasi aksinya masing-masing. Sedangkan pihak kepolisian sendiri sudah mulai berjaga usai melakukan apel kesiapan aksi demo saat ini.(dow/btp)

Agama dan Lingkungan, jadi 'Andalan' Pasangan Walikota Pekanbaru ini

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, Firdaus - Ayat

BERITA RIAU, PEKANBARU - Demi terciptanya visi misi kota Pekanbaru menjadi kota Metropolitan yang Madani, Walikota Pekanbaru telah menyiapkan pondasi-pondasi yang kokoh untuk menjadikan masyarakat kota Pekanbaru menjadi masyarakat yang madani.

Ada dua jurus pamungkas yang telah disiapkan Firdaus-Ayat untuk hal tersebut, yakni melalui agama dan melalui lingkungan. Alasannya untuk hidup yang lebih baik, nyaman aman setiap insan harus dekat dengan sang penciptanya bagaimana cara yakni dengan beragama ini dapat ditingkatkan melalui pembelajaran-pembelajaran di rumah ibadah ‎maka terbentuklah program Mesjid Paripurna. Sementara pendekatan lingkungan alasannya manusia adalah mahluk sosial, maka dari itu kita semua saling membutuhkan, untuk mewadahi itu semua Pemko Pekanbaru membentuk program PMB-RW (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga)

"Dua program inilah yang akan menjadikan warga Pekanbaru menjadi masyarakat yang madani. Mesjid Paripurna untuk kebutuhan rohani dan PMB-RW untuk kebutuhan Jasmani sehingga semua jadi seimbang," paparnya.

Dua program yang sangat bagus ini, tidak serta merta berjalan mulus seperti yang diharapkan, maka dari itu butuh kinerja yang lebih keras lagi untuk membuat dua program ini menjadi peraturan daerah Pemko Pekanbaru.

"Dengan begitu, siapapun yang memimpin kota Pekanbaru dimasa yang akan datang, mereka sudah memiliki dasar-dasar untuk melanjutkan program-program yang sudah ada," jelas Firdaus.

Firdaus berharap kedua program ini bisa segera terealisasi, dengan disahkannya peraturan daerah (Perda) mesjid Paripuran dan PMB -RW yang saat ini sedang dibahas di DPRD kota Pekanbaru. 

"Semoga ini, kedua perda ini bisa secepatnya disahkan," singkat Firdaus.‎(dow/adv)

Sudah 2 Bulan, DPRD Riau Belum Terima Surat Pemberhentian 6 Anggotanya

Ilustrasi

BERITA RIAU, PEKANBARU - Sudah lewat dua bulan setelah 6 anggota DPRD Riau ditetapkan menjadi calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada 2015, namun hingga saat ini belum ada perkembangan informasi tentang SK pemberhentian 6 anggota dewan tersebut dari Mendagri.

Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, pihaknya akan segera melakukan konfirmasi ke Kemendagri, untuk mempertanyakan kapan surat pemberhentian sekaligus surat keputusan pengganti antar waktu (PAW) enam anggota dewan yang telah mengundurkan diri akan diterbitkan.

“Kita telah melakukan konfirmasi ulang ke Kemendagri menyangkut SK pemberhentian anggota dewan yang mundur diri sebagai wakil rakyat,” kata Sunaryo, Senin (26/10/2015).

Ditambahkan Sunaryo, dari informasi yang diperoleh oleh pihaknya, SK tersebut sudah berada di meja Mendagri, dan tinggal menunggu ditandatangani Mendagri, karena itu, pihaknya kembali mengingatkan pihak di kementerian, tentang SK pemberhentian dan SK pengangkatan PAW anggota DPRD Riau.

Politisi PAN Riau ini juga menambahkan, pihaknya berharap penerbitan SK itu menjadi prioritas oleh Kemendagri, karena dengan keluarnya SK pemberhentian tersebut sangat penting bagi anggota dewan yang maju Pilkada. (dow/tbp)