BERITA RIAU, PEKANBARU - Komisi D DPRD Riau temukan adanya sejumlah persoalan yang cukup riskan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau. Terutama persoalan yang berkaitan dengan sistem e-planing.
"Misal, ada kegiatan di BLH yang dalam APBD murni 2015 masuk dan bahkan sudah direalisasikan oleh BLH. Namun dalam APBD Perubahan malah dicoret dalam e-planing, ditiadakan dan dihilangkan," kata Hardiyanto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau kepada wartawan, Rabu (07/10/15).
Menurutnya, persoalan seperti ini sangat patal terjadi dan jika hal yang sama terus berulang, maka akan berpegaruh terhadap pembahasan APBD Riau.
Lebih lanjut sebut politisi Gerindra ini, teknologi yang saat ini digagas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tersebut perlu menjadi perhatian supaya kejadian yang sama tidak terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah lainya.
"Ada teknologi yang digadangkan oleh Pemprov Riau saat ini malah hasilnya, seperti itu temuan dalam pembahasan tadi. Kita minta supaya BLH merevisi. Secara prinsip, memang tidak ada persoalan," ungkapnya.
Sementara itu, Yulwiriaty Moesa, Kepala BLH Riau membenarkan jika ada e-planing yang terdapat kesalahan dalam penginputan data. Hal ini diduga, karena proses penginputan data dengan sistem komputer merupakan sistem baru sehingga masih ada terjadi kesalahan.
"Karena sistemnya baru, jadi mungkin masih ada kesalahan. Karena itu mohon dimaklumi dan hal itu akan dijadikan koreksi dan kami akan berkonsultasi dengan Bappeda," tutupnya.(dow/rtm)
No comments:
Post a Comment