Indra Muchlis Bakal Dicoret dari Capim KPK jika Terbukti Pengurus Partai

RiauCitizen.com, Politik - Salah satu putra terbaik Riau, Indra Muchlis Adnan telah dinyatakan lolos dalam tahap pertama seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-20219 oleh Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK. Namun, mantan Bupati Inhil dua periode tersebut hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu pengurus DPP Partai Golkar versi Agung Laksono hasil Munas Ancol.

Menanggapi lolosnya, Indra Muchlis yang merupakan pengurus Parpol aktif. Juru bicara Pansel Calon KPK, Betty Alisyahbana mengatakan, seharusnya pengurus partai politik tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

"Pengurus partai kan seharusnya tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK kepada Pansel," katanya saat di konfirmasi riauterkinicom di Jakarta, Senin (6/7/15).

Saat ditanya, penyebab lolosnya Indra Muchlis Adnan, Betty tak mau berkomentar lebih banyak. Tapi dia mengisyaratkan kalau nantinya Indra bisa digugurkan dalam seleksi tahap berikutnya, apabila terbukti masih menjadi pengurus partai.

"Nanti bisa gugur di seleksi tahap berikutnya. Kalau memang benar yang bersangkutan pengurus partai politik," terangnya.

Sebelumnya Pansel capim KPK telah mengumumkan nama-nama capim yang lolos, di mana nama Indra Muchlis berada diurutan ke-84 dari 194 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi tahap pertama.

Dan inilah nama-nama orang yang lolos seleksi tahap pertama calon pimpinan KPK oleh Pansel. (dow/jpn)

Pengamanan Mudik, Polres Inhil Sudah Lakukan Kesiapan

RiauCitizen.com, Hukum - Kepala Kepolisian Resort (Kalpolres) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau, AKBP Hadi Wicaksono SIK mengatakan bahwa kesiapan Operasi Ketupat Siak 2015 dalam rangka pengamanan Idul Fitri 2015 sudah mencapai 90 persen.

"Setelah kita lakukan rapat bersama lintas sektor, kesiapannya sudah mencapai 90 persen," sebut Hadi kepada awak media saat dijumpai di kantor Mapolres Inhil, Senin (6/7/2015).

Meski demikian, Kapolres yang baru bertugas di Inhil ini juga tidak menampik bahwa saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk kelancaran operasi ketupat tersebut, diantaranya adalah buruknya kondisi jalan provinsi yang sebagian besar banyak digunakan pengendara sebagai jalur lalu lintas darat.

"Masih banyak memprihatinkan di bagian Inhil Selatan yang dikhawatirkan menjadi daerah rawan lakalantas," ungkapnya.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya bersama dengan instansi yang dilibatkan masih mengupayakan agar segala kendala untuk melakukan operasi ketupat pada tahun ini dapat diselesaikan.

"Insya Allah, pada H-5 persoalan tersebut sudah bisa kita atasi sehingga tidak terjadi lakalantas," tandasnya. (dic/btp)

Staf Disdik Inhil Nekad Pungli Rp250 Ribu untuk SK Sertifikasi

RiauCitizen.com, Pendidikan - Para Pengawas Sekolah mempertanyakan dan kegunaan pungutan uang sebesar Rp 250 ribu untuk mengambil SK pembayaran uang sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil. 

Informasi yang diperoleh riauterkinicom, para Pengawas Sekolah yang belum membayar pungutan sebesar Rp 250 ribu itu kepada Bagian Mutu Tenaga Kependidikan (Mutendik) Disdik Inhil tidak diberikan SK pembayaran sertifikasi tersebut. 

Akibatnya, banyak Pengawas Sekolah yang belum mengambil SK pembayaran sertifikasi itu, dikarenakan adanya pungutan yang tidak jelas dasar hukum dan penggunaannya tersebut. 

Infonya, jumlah Pengawas Sekolah yang sudah valid datanya dan memiliki SK pembayaran sertifikasi ini sebanyak 108 orang. Artinya, kalau semua Pengawas Sekolah itu sebesar Rp 250 ribu, maka terkumpul uang sebesar Rp 27 juta dari hasil pungutan tersebut. 

Kepala Seksi Mutu Tenaga Kependidikan (Mutendik) Disdik Inhil, Jamuarlis ketika dikonfirmasi wartawan tidak mau mengangkat teleponnya, walaupun aktif. Demikian juga dengan SMS yang dikirimkan tidak dibalasnya. 

Tindakan pungutan semacam ini tentu saja 'melawan' himbauan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Helmi D yang menegaskan tidak boleh oknum Disdik yang mengambil keuntungan dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya. 

"Saya menghimbau seluruh guru dan pengawas sekolah agar tidak melayani oknum di Disdik yang meminta uang saat pengurusan administrasi, khususnya saat pengambilan SK pembayaran uang sertifikasi," ungkap Kadisdik Helmi D seperti disampaikan, baru-baru ini. 

Beliau meminta pihak guru dan pengawas sekolah yang mengetahui adanya pungutan yang dilakukan oknum di Disdik Inhil ini, untuk melaporkan langsung kepadanya dengan membawa bukti adanya pungutan tersebut.(dow/rtc)

Kadisdik Inhil : Tak ada Uang Administrasi Pengambilan SK

RiauCitizen.com, Pendidikan - Seluruh guru dan pengawas sekolah (PS) tidak melayani adanya oknum yang meminta uang saat pengurusan administrasi, khususnya SK pembayaran sertifikasi. 

Himbauan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inhil, Helmi D, ditegaskan jangan dilayani oknum seperti ini yang mengambil keuntungan dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya. 

"Saya menghimbau seluruh guru dan pengawas sekolah agar tidak melayani oknum di Disdik yang meminta uang saat pengurusan administrasi, khususnya saat pengambilan SK pembayaran uang sertifikasi," ungkap Kadisdik Helmi D seperti disampaikan melalui awak media, Kamis (2/7/15). 

Beliau meminta pihak guru dan pengawas sekolah yang mengetahui adanya pungutan yang dilakukan oknum di Disdik Inhil ini, untuk melaporkan langsung kepadanya dengan membawa bukti adanya pungutan tersebut. 

"Kalau terbukti ada oknum yang melakukan pungutan tersebut, saya akan ambil tindakan tegas. Oknum seperti ini tidak boleh dibiarkan," katanya.(dow/rtc)