RiauCitizen.com, Politik - Polri memiliki peta daerah rawan konflik politik di Indonesia. Peta itu akan dijadikan pegangan demi menghadapi pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember 2015 yang akan datang.
"Yang rawan konflik kita beri perkuatan lebih sehingga kita bisa mengantisipasi," ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di kompleks Mabes Polri, Jumat (10/7/2015) pagi.
Jika penebalan personel dirasa belum mampu meredam kerusuhan, Badrodin mengaku telah mempersiapkan skenario kontijensi di mana kekuatan personelnya berasal dari satuan-satuan khusus di Mabes Polri, Polda setempat dan sekitarnya.
Badrodin menambahkan, suatu daerah dikategorikan sebagai rawan konflik, dilihat berdasarkan beberapa hal. Pertama, pada pilkada sebelumnya sering terjadi konflik. Kedua, ada partai dengan kepengurusan ganda di daerah itu. Ketiga, daerah memiliki sejarah konflik sosial di masa sebelumnya. Keempat, berdasarkan karakter masyarakat daerah itu.
"Contohnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan beberapa provinsi lainnya. Di sana ada beberapa daerah yang kita anggap rawan," ujar Badrodin.
Hingga pilkada serentak digelar nantinya, Polri di seluruh Indonesia terus memantau perkembangan situasi politik. Langkah itu dilakukan sebagai deteksi dini konflik massa yang diakibatkan perselisihan politik.
"Tapi, Polri siap. Kenapa tidak?" ujar Badrodin.
Diberitakan, pemerintah akan menggelar pilkada secara serentak pada 9 Desember 2015. Ada 269 daerah yang akan mengikutinya yakni 224 pemilihan bupati dan wakil bupati serta 36 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas terkait anggaran pengamanan pilkada serentak meminta Polri menyiagakan personel secara optimal dalam rangka mendeteksi gangguan keamanan.
"Keberhasilan pilkada ini akan menjadi tolak ukur kualitas demokrasi kita," ujar Jokowi.
No comments:
Post a Comment